Kemarau Panjang, Jawa Tengah Bangun 699 Embung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berjalan di atas sungai Tajum yang sudah mengering akibat musim Kemarau saat mencari air bersih dengan menggali sungai tersebut di Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang Banyumas, 12 Agustus 2015. (Aris Andrianto/Tempo)

    Warga berjalan di atas sungai Tajum yang sudah mengering akibat musim Kemarau saat mencari air bersih dengan menggali sungai tersebut di Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang Banyumas, 12 Agustus 2015. (Aris Andrianto/Tempo)

    TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Jawa Tengah akan membangun 1000 embung untuk antisipasi krisis air saat musim kemarau. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Tengah menetapkan 699 unit embung yang hendak di bangun tahun 2016 hingga tahun 2018 mendatang.

    “Tahun 2016 kami alokasikan pembangunan 300 unit embung,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Tengah, Prasetyo Budi Yuwono, Jumat, 18 September 2015.

    Sebanyak 699 unit embung yang hedak dibangun sudah diidentifikasi dan cek lapangan di lokasi pembangunan pada pekan ini. “Selanjutnya diklarifikasikan sesuai waktu pelaksanaan pembangunan, pembebasan dan desain,” kata Prasetyo menambahkan.

    Prasetyo menjamin dalam kurun tiga tahun ke depan 699 embung itu bisa kelar dibangun dan bisa digunakan untuk menata dan meminimalisir krisis air. Ia menjelaskan saat ini sudah ada sekitar 548 unit embung yang sudah beroperasi di Jawa Tengah, sedangkan lembaganya bertangung jawab membangun lagi sebanyak 699 unit.

    Selain program pembangunan dari dinas PSDA, Pemprov Jateng juga membangun embung yang dilaksanakan oleh dinas lain seperti Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan. Pembangunan itu berdasarkan kajian dan usulan masyarakat.

    Anggota Komisi Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Hadi Santoso menyatakan hanya bisa menyetujui realisasi anggaran pembangunan embung tahun 2016 senilai Rp 270 miliar.

    Anggaran itu hanya mampu untuk membuat sekitar 100 hingga 150 embung di daerah. “Saya sarankan normalisasi dan aktivasi kembali embung-embung yang sudah ada,” kata Hadi Santoso.

    Hadi menilai masih ada hambatan untuk membangun embung di sejumlah lokasi di daerah. Hambatan itu meliputi penggunaan lahan yang rata-rata milik pemerintah desa yang harus ada proses tukar guling lahan.

    “Biasanya posisi sekarang belum tersedia lahan dan pemerintah daerah sulit melepaskan lahan karena takut menimbulkan konflik,” kata Hadi menjelaskan. Ia mengacu undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan aset desa tidak boleh dihilangkan.

    EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.