Kapolda Papua Dapat Foto Korban Penyanderaan, Kondisinya?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigadir Jenderal Polisi Paulus Waterpauw. Tempo/Jerry Omona

    Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigadir Jenderal Polisi Paulus Waterpauw. Tempo/Jerry Omona

    TEMPO.CO, Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengatakan telah berkomunikasi dengan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini, Elmar Lubis, mengenai upaya pembebasan sandera oleh kelompok bersenjata.

    Pihak Konsulat, kata Paulus, menyebutkan bahwa tim negosiasi  telah mengetahui dua warga negara Indonesia yang sejak 9 September 2015  berada di bawah kekuasaan kelompok tertentu.

    “Foto dua WNI itu telah dikirimkan ke saya dan menurut tim negosiasi, kondisinya dalam keadaan baik. Tim negosiasi terus melokalisir pencarian dua WNI itu dengan melibatkan masyarakat di Papua Nugini,” kata Paulus dalam keterangan persnya di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, Kamis, 17 September 2015.

    Menurut Paulus hingga saat ini belum ada tuntutan dari kelompok penculik. Dia berharap dua WNI itu dikembalikan dalam keadaan selamat. "Kami tidak lagi menggunakan kata penyanderaan, tapi penculikan. Sebab sampai saat ini tak ada tuntutan dari pelaku penculikan," ujar Paulus.

    Pemerintah Papua Nugini mengerahkan tim negosiasi yang terdiri 17 orang. Tim ini dipimpin Ian Jingga dan John Balavu yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Border Papua Nugini. Tim negosiasi menyebutkan lokasi penculikan dua WNI telah berpindah dari tempat sebelumnya.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Rudolf Patrige mengatakan, dalam negosiasi pembebasan dua WNI, polisi juga mengerahkan tiga orang dari tokoh masyarakat di Kabupaten Keerom untuk bertemu dengan sejumlah tokoh adat dan masyarakat di tapal batas Indonesia - Papua Nugini.

    Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai, mengaku sampai saat ini  masih menunggu perkembangan dari pemerintah Papua Nugini, terkait hasil negosiasi tersebut. “Kami berharap kondisi warga kita selamat,” katanya.

    CUNDING LEVI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.