TEMPO.CO, Surabaya – Pemerintah mengurangi anggaran untuk penelitian dan pendidikan tinggi. Konsekuensinya, perguruan tinggi harus mengatur siasat agar pendanaan riset tetap berjalan meski kucuran dana dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyusut.
"Jumlah anggaran turun atau naik tidak berpengaruh, karena itu dibagi kepada ratusan universitas negeri dan swasta. Kami tetap tidak bisa mengandalkan uang dari Kementerian saja," tutur Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Joni Hermana, Kamis, 17 September 2015.
Selama ini, kata Joni, ITS selalu berorientasi untuk meningkatkan jalinan kerja sama dengan kalangan industri. Sebab, setiap tahun pihaknya hanya mendapat kucuran dana dari Kemenristek DIKTI melalui APBN sekitar Rp 100 miliar. Padahal, jumlah dana yang dibutuhkan bisa mencapai dua kali lipatnya.
"Mereka sangat mendukung karena ITS mengikuti banyak lomba dan hasilnya sangat memuaskan, sehingga banyak yang menjadi sponsor. Jadi selebihnya kami mengandalkan pihak industri," tutur Joni.
Meski begitu, ia meminta agar Kementerian tak memangkas Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Sebab BOPTN merupakan dana bagi operasional perguruan tinggi negeri dan meringankan SPP mahasiswa baru.
Menurut Joni, BOPTN merupakan amanat Undang-Undang, sehingga tak seharusnya terkena dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. "BOPTN adalah perintah UU yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi yang menjalankan UKT (Uang Kuliah Tunggal) akan dibantu. Jadi kalau seperti ITS yang sudah menjalankan UKT, harus tetap diberi."
Pekan lalu, Menristek DIKTI Muhammad Nasir menyatakan adanya penyesuaian anggaran pendidikan menyusul lesunya perekonomian Indonesia. Dari total Rp 44 triliun, anggaran yang bakal diperoleh Kemenristek DIKTI menyusut menjadi Rp 38 triliun. "Nanti (anggaran) yang turun akan digeser untuk infrastruktur," ujarnya pekan lalu di Markas Komando Armada Kawasan Timur TNI Angkatan Laut, Surabaya.
ARTIKA RACHMI FARMITA
