Ini Alasan Menteri Tjahjo Agar Gubernur Lain Tidak Tiru Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kanan) menunjukan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kanan) menunjukan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kota di daerah tidak meniru pola kepemimpinan kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta.

    "Daerah lain jangan tiru DKI yang ribut terus antara Gubernur dan DPRD, akibatnya penyerapan anggaran minim," kata Tjahjo dihadapan pejabat daerah, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 16 September 2015.  (Lihat video Ahok: Saya Dilawan Makin Loncat!Ahok : Gubenur Jakarta Ngga Demen Duit, Demennya Ribut)

    Menurut mantan Sekjen PDIP ini, pemerintah DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sering bertengkar yang menyebabkan beberapa program pemerintah daerah terhambat.  "Ini kan menyulitkan masyarakatnya."

    Tjahjo mengatakan antara eksekutif dan legislatif di daerah harus bersinergi dalam membangun dan menerapkan program kerja.

    Jika ada suatu perdebatan, sebaiknya tidak langsung diekspose ke publik. Musababnya, pertengkaran antara eksektutif dan legislatif akan berdampak signifikan bagi suatu daerah dalam menjalankan program kerja.

    Dia juga meminta kepala daerah untuk patuh menjalankan instruksi dari Presiden terkait program kebijakan strategis. Khususnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien dan mempercepat proses penyerapan anggaran.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.