Penyanderaan WNI, Jokowi Tegaskan Takkan Mengalah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi OPM

    Ilustrasi OPM

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak akan mengalah pada siapapun dalam menangani kasus penyanderaan dua warga negara Indonesia oleh Organisasi Papua Merdeka di Papua New Guinea.

    "Instruksi Presiden, kita tidak pernah mau mengalah dengan tekanan-tekanan siapapun," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan di Kompleks Istana, Rabu, 16 September 2015. Luhut menegaskan Indonesia tidak akan mentoleransi kelompok mana pun, termasuk kelompok separatis.

    Indonesia tidak bisa bernegosiasi langsung dengan OPM karena lokasi penyanderaan yang berada di dalam wilayah Papua New Guinea. Maka, Indonesia melalui pemerintah Papua New Guinea bernegosiasi mengenai pembebasan WNI dengan OPM. Pemerintah masih menolak merinci skenario apa saja yang disiapkan Indonesia untuk pembebasan WNI. OPM mensyaratkan pembebasan WNI dengan penyerahan dua anggota OPM yang ditahan oleh Kepolisian Papua.

    Kemarin, Luhut mengatakan negosiasi antara Papua New Guinea dan OPM masih berjalan alot. Pasalnya ada sejumlah permintaan OPM yang tidak bisa dipenuhi dan ditoleransi pemerintah Indonesia. Luhut menolak merinci permintaan yang diminta OPM. Tapi, Luhut menegaskan Indonesia tidak akan melakukan barter.

    ANANDA TERESIA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.