Bebaskan 2 WNI Disandera, Ini Usul Wiranto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Purnawirawan Wiranto memberi keterangan dihadapan awak media seusai menjalani proses pemeriksaan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, 24 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Jenderal Purnawirawan Wiranto memberi keterangan dihadapan awak media seusai menjalani proses pemeriksaan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, 24 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan upaya pembebasan dua warga Indonesia yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukanlah langkah diplomasi pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini. Melainkan membangun komunikasi yang baik dengan para penyandera.

    "Bukan langkah diplomasi, itu langkah komunikasi yang harus dijalin dengan si penculik itu. Komunikasikan dengan baik, dengan cepat," ucap Wiranto saat menghadiri Bazar Semarak UKM di kompleks DPR hari ini, Rabu, 16 September 2015. (Baca: WNI Disandera di Papua Nugini, Menlu Retno: Tak Ada Barter)

    Jika komunikasi tidak membuahkan hasil, ujar Wiranto, cara-cara represif pun akan dilakukan Indonesia. "Kalau enggak bisa, dengan cara-cara keras pun akan kita lakukan," ujarnya.

    Menurut Wiranto, tindakan penculikan terhadap WNI merupakan bentuk penodaan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Karena itu, Wiranto yakin pemerintah melalui lembaga pertahanan negara dapat menyelesaikan masalah ini. (Baca: Papua Nugini Ultimatum Penyandera Bebaskan 2 WNI Hari Ini)

    "Kedaulatan negara kita telah dinodai dengan penculikan. Ini masalah kebebasan warga Indonesia yang dilanggar penculik ini. Ada Menkopolhukam, di sana ada Panglima TNI, ada Kapolri. Beliau-beliau nanti saya tahu sudah punya pengalaman, punya satu upaya yang mampu menyelesaikan itu," tutur mantan panglima TNI.

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.