TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak main-main dalam mengusut siapa saja yang terlibat dalam pembakaran hutan. Luhut mengaku siap mempertaruhkan reputasinya demi menuntaskan kasus tersebut. "Persoalan ini sudah pada titik yang membahayakan. Saya pertaruhkan reputasi saya untuk itu," ucapnya dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Rabu, 16 September 2015.
Menurut Luhut, pihaknya telah mendapat laporan dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti tentang nama-nama perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran hutan. “Sudah ada dua-tiga perusahaan. Nama-namanya akan segera diumumkan," ujarnya.
Luhut berujar, perusahaan-perusahaan tersebut akan dijatuhi sanksi tegas. Pemerintah akan mem-blacklist perusahaan, direksi, komisaris, juga pemilik lahan. "Kami akan mengambil tindakan tegas dengan sanksi yang setimpal," tuturnya.
Luhut menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Jaksa Agung, supaya persoalan pembakaran hutan ditangani dengan serius. "Tidak ada kompromi," katanya. Kasus kebakaran hutan, ucap Luhut, telah membahayakan ratusan ribu orang dan menimbulkan banyak kerugian. "Sekian ratus ribu penduduk Indonesia di kawasan itu sakit akibat ulah mereka," ujarnya. "Tidak ada kompromi soal tindakan blacklist terhadap orang yang bersalah."
Kebakaran hutan, terutama di Kalimantan dan Sumatera, mendapat perhatian yang serius dari Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik menjadi presiden, Jokowi setidaknya sudah dua kali meninjau secara langsung ke lokasi kebakaran.
Pada kunjungan yang kedua, Jokowi, yang didampingi Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Numantyo, memerintahkan Polri dan TNI ikut terlibat dalam mengatasi kebakaran hutan.
Bahkan Jokowi menegaskan, tahun depan tidak boleh ada lagi kebakaran hutan, sehingga dia menekankan agar secara serius dilakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk menindak secara tegas siapa saja yang terlibat dalam pembakaran hutan.
DEVY ERNIS
