Khofifah: Ada yang Tidak Setuju Penanganan Pornografi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aplikasi antipornografi

    Aplikasi antipornografi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan tindakan menangani bahaya pornografi. "Mereka menganggap hal itu sebagai tindakan lebay," kata Menteri Khofifah dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Selasa, 15 September 2015. Khofifah menjelaskan, Indonesia sudah menyatakan perang dan darurat pornografi sejak Februari lalu. "Indonesia dalam kondisi darurat pornografi serta memerlukan upaya preventif dan kuratif, agar generasi bangsa selamat,” ucapnya.

    Khofifah menuturkan banyak orang yang menganggap pornografi di Indonesia tidak marak. Padahal Khofifah menilai pornografi di Indonesia sudah seperti gunung es yang tampak di bagian permukaan sedikit. "Tapi faktanya sangat banyak terjadi," ujarnya.

    Kementerian Sosial, kata Khofifah, memiliki data tentang pornografi di setiap provinsi dan kabupaten. Kementerian pun sudah mendapatkan data soal di mana saja pornografi banyak terjadi, lengkap dengan pelaku dan tingkatan korbannya. "Berdasarkan data itu, korban pelecehan seksual yang menimpa laki-laki ternyata cukup banyak dibanding korban perempuan,” ucapnya.

    Khofifah berujar, pihaknya bekerja sama dengan swasta, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk tangani darurat pornografi ini. Para pemuka agama pun diminta berperan aktif dalam memberi ceramah kepada jemaahnya, baik di tempat ibadah maupun tempat-tempat lain, tentang pencegahan pornografi. "Para pemuka agama bisa menyampaikan dengan bijaksana bahwa pornografi harus dihindari, mesti dicegah,” tuturnya.

    Saat ini baru ada nomor pusat pelayanan penanganan narkoba di nomor 021-171, Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos). Nantinya, Kementerian Sosial akan membuat nomor pusat pelayanan penanganan adiksi pornografi.

    Satuan Tugas Pornografi yang bekerja sama dengan 17 elemen lembaga swadaya masyarakat dan dipimpin Kementerian Agama juga terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial untuk mencegah pornografi. "Harapannya, bisa menekan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak sebagai dampak dari pornografi,” katanya.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga