LSM Perempuan Ajukan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc

    sxc

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Program Legislasi Nasional 2016 (Prolegnas 2016), Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan (JKP3) mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). JKP3 mengatakan rancangan undang-undang tentang kesetaraan gender itu mendesak untuk dibahas karena saat ini masih banyak kesenjangan dan ketidakadilan gender di berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.

    Selain itu, masih terdapat kekosongan bentuk kelembagaan dan sanksi yang efektif bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan diskriminasi berbasis gender, terutama oleh pejabat publik. Indonesia telah meratifikasi Convention of Ellimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita), sehingga dirasa perlu memiliki aturan yang tegas untuk mendukung implementasinya.

    Apalagi saat ini belum ada payung hukum kuat dan komprehensif yang mampu mengikat penyelenggara negara, aparat penegak hukum, ataupun korporasi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender.

    Selain mengajukan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, JKP3 memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Saat ini, lembaga tersebut menilai banyak kasus kekerasan dan perlakuan yang tidak layak bagi pembantu rumah tangga. Meski pembantu rumah tangga adalah warga negara yang sangat dibutuhkan, hingga kini belum ada undang-undang yang mampu melindungi mereka. Dengan adanya undang-undang itu diharapkan kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga bisa dihentikan.

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.