Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jadi Tersangka Ijazah Palsu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi ijazah palsu. TEMPO/ Fahmi Ali

    Ilustrasi ijazah palsu. TEMPO/ Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Sidoarjo - Kepolisian Resor Sidoarjo akhirnya menetapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo M Rifai sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Rifai ditetapkan tersangka setelah diduga kuat menggunakan ijazah palsu ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPRD.

    "Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka karena alat bukti sudah ditemukan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo Ajun Komisaris Polisi Ayub Diponegoro Azhar kepada wartawan, Senin, 14 September 2015.

    Ayub menuturkan, penetapan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Jumat lalu. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik sepakat menaikkan status M Rifai sebagai tersangka  karena dinilai sudah memenuhi alat bukti.

    Alat bukti itu didapatkan dari keterangan para saksi yakni sekitar 12 orang dari internal Partai Gerindra, Sekretaris Dewan, dua orang saksi ahli, serta keterangan dari Universitas Yos Sudarso Surabaya yang mengklaim tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama M Rifai.

    Polisi menjerat Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu dengan Pasal 264 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau Pasal 69 ayat 1 dan 2 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. "Ancaman hukumannya sekitar lima tahun lebih," ujar Ayub.

    Sementara itu saat ditemui setelah penetapan tersangka, Rifai mengatakan polisi seharusnya tidak semudah itu menetapkan dirinya sebagai tersangka. "Tolong azas praduga tak bersalah dihormati. Ijazah itu hak saya dan saya siap mempertanggungjawabkannya," kata dia.

    Kasus ini pertama kali muncul saat simpatisan partai Gerindra melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu M Rifai ke polisi pada Maret 2015 lalu. Dalam laporan itu, simpatisan itu mengaku menemukan foto copy dua ijazah palsu milik Rifai yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.