Penyanderaan WNI, Menteri Luhut Sudah Lapor ke Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga Papua melakukan tarian adat suku Kamoro saat acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta,29 April 2015. Syukuran dan silaturahmi tersebut dihadiri para purnawirawan Kopassus, tokoh eks Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan para tokoh Timor-timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Sejumlah warga Papua melakukan tarian adat suku Kamoro saat acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta,29 April 2015. Syukuran dan silaturahmi tersebut dihadiri para purnawirawan Kopassus, tokoh eks Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan para tokoh Timor-timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menerima laporan mengenai penyanderaan dua warga negara Indonesia oleh organisasi Papua Merdeka di Papua Nugini. Menurut dia, kementerian terkait sudah mengambil langkah yang diperlukan.

    "Sudah ada laporan langsung ke Presiden dari Menkopolhukam. Tentu Menkopolhukam tidak berdiam diri dan sudah melakukan langkah-langkah," kata Ari di Gedung Bina Graha, Senin, 14 September 2015.

    Ia mengatakan Menkopolhukam juga sudah berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Hingga saat ini, kata Ari, Presiden Jokowi belum memberikan instruksi untuk mengatasi kasus penyanderaan tersebut.

    Dua warga Indonesia, Sudirman dan Badar, yang bekerja sebagai penebang kayu di Skofro, Distrik Keerom, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini disandera oleh OPM. Penyanderaan terjadi setelah kelompok tersebut menyerang dan menembak warga.

    Keduanya kemudian dibawa ke Skouwtiau, Vanimo, Papua Nugini. Karena lokasi penyanderaan tak lagi di Indonesia, Komando Daerah Militer TNI mengontak Konsulat Jenderal RI di Vanimo, dan meminta bantuan Bupati Vanimo serta tentara Papua Nugini untuk membebaskan dua WNI yang disandera tersebut.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.