Gaduh Rizal Ramli, Fahri Hamzah: Harusnya Jokowi Atur Menterinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik Presiden Joko Widodo yang tak mampu mengendalikan komunikasi antar menteri dan lembaga di bawah pimpinanannya. Fahri meminta Jokowi menggunakan hak prerogatif untuk menghukum menteri-menteri yang kerap menimbulkan kegaduhan politik.

    "Presiden Jokowi punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Semua menteri kalau tak taat boleh dipecat," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 11 September 2015.

    Fahri mengatakan seharusnya Jokowi bisa mengatur timnya lewat rapat koordinasi di kabinet. Presiden, kata Fahri, ditunjuk rakyat untuk bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan.

    "Dia harus menunjukkan kemampuan membangun tim, timnya tak boleh macam-macam. Kalau ada kesalahan, itu salah presiden," ujar Fahri.

    Menurut dia, Presiden Jokowi tak boleh lepas tangan setelah menunjuk tiga menteri koordinator baru. Yaitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. "Mereka tipe heavt weight, sudah bagus, tapi tetap jangan dilepas. Semua harus dikontrol presiden," kata Fahri.

    Belum lama dilantik, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli kembali menyentil beberapa lembaga. Setelah menyerang Garuda Indonesia tentang pembelian pesawat Airbus 380, mengkritik token pulsa listrik PLN, kini Rizal memprotes Pertamina.

    Ia menyebut ada pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan dari usulan Pertamina menambahkan pembangunan storage dan pipa distribusi bahan bakar minyak menjadi 30 hari. "Saya kepret lu yang masih main KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Ini hanya orang mau main proyek-proyekan saja ini," ujar Rizal saat pidato sambutan dalam rapat koordinasi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel Sahid, Kamis, 10 September 2015.

    Rizal berpendapat penambahan tersebut hanya akan membuang-buang uang karena diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rizal sempat dipanggil Joko Widodo karena pendapatnya yang nyleneh. Namun, Rizal bermanuver dengan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemarin.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.