Kasus Baru Gubernur Gatot di KPK, Ini Komentar Evy Susanti

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Evi Susanti mengenakan rompi tahanan dikawal ketat petugas keluar dari gedung KPK, Jakarta, 3 Agustus 2015. KPK resmi menahan Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti karena diduga terlibat kasus penyuapan kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Evi Susanti mengenakan rompi tahanan dikawal ketat petugas keluar dari gedung KPK, Jakarta, 3 Agustus 2015. KPK resmi menahan Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti karena diduga terlibat kasus penyuapan kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Istri kedua Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho Evy Susanti mengaku pernah mendengar dari suaminya perihal hak interpelasi DPRD Sumatera Utara. Persoalan hak interpelasi itu kini sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena ada kejanggalan.

    "Iya, pernah cerita, tapi enggak banyak," kata Evy usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat, 11 September 2015. Namun Evy menolak menjelaskan lebih lanjut soal hak interpelasi. "Jangan soal interpelasi, tanyakan ke bapak saja," ucap dia.

    Sebelumnya pimpinan KPK sementara Johan Budi mengatakan lembaganya saat ini sedang melakukan penyelidikan atas kasus baru terkait hak interpelasi DPRD Sumatera Utara. Kasus ini terkait dengan Gubernur Gatot yang sebelumnya telah menjadi tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan.

    Johan mengatakan penyelidikan kasus sedang berada dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan. "Memang kami menerima laporan berkaitan dengan adanya dugaan ketidakberesan dalam interpelasi di DPRD Sumut," kata Johan.

    Hak interpelasi diajukan DPRD Sumut pada Gatot menyangkut empat hal, yaitu pengelolaan keuangan daerah, penerbitan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015, kebijakan pembangunan Pemprov Sumut, dan etika Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai kepala daerah.

    Wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Gatot menguat pada Maret 2015. Sebanyak 57 dari 100 anggota DPRD Sumut membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi.

    Namun pada rapat paripurna 20 April, DPRD menyepakati hak interpelasi batal digunakan. Dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir, 52 orang menolak penggunaan hak tersebut, 35 orang menyatakan persetujuan, dan satu bersikap abstain. KPK mencurigai ada sesuatu di balik pembatalan tersebut.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kakak Adik Marc dan Alex Marquez di Tim Honda, Tandem atau Rival?

    Honda resmi menunjuk Alex Marquez menjadi tandem Marc Marquez. Adik dan Kakak itu akan bertandem dalam satu tim. Atau akan bersaing?