Seleksi Pimpinan Lembaga Negara Sering Gaduh, Ini Sebabnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Saldi Isra. TEMPO/Arie Basuki

    Saldi Isra. TEMPO/Arie Basuki

    TEMPO.CO, Padang - Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, kembali menggelar Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-2 di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat-Sabtu, 11-12 September 2015.

    "Konferensi kedua ini, bertemakan menata proses seleksi pimpinan lembaga negara," ujar Direktur PUSaKO Saldi Isra saat pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-2 di Hotel Bumiminang Padang, Kamis malam, 10 September 2015.

    Saldi mengatakan ada banyak model dalam seleksi pimpinan lembaga negara di Indonesia. Sehingga perlu kajian khusus untuk mendesain proses seleksi tersebut.

    Malah, kata Saldi, selama ini proses pengisian pimpinan di sejumlah lembaga negara sering bermasalah. Sebab, pelaku perubahan UUD 1945 dari tahun 1999 hingga 2002, tidak membaca secara mendalam potensi masalah yang akan timbul. Dan memilih menyerahkan proses kepada pembentuk undang-undang yang bergantung kepada situasi politik terkini.

    "Ekstrimnya, pengisian jabatan lembaga negara di bawah domain eksekutif juga membutuhkan persetujuan DPR seperti Kapolri dan Panglima TNI. Bahkan, berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU 2 taun 2002 tentang Kepolisian, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus melalui persetejuan DPR," ujarnya.

    Kemudian, kata Saldi, cara memilih hakim konstitusi yang dilakukan Presiden, Mahkamah Agung dan DPR. Masing-masingnya memiliki proses yang berbeda. Padahal yang akan dipilih itu akan berada di tempat yang sama.

    Apalagi, masih dominannya DPR dalam proses seleksi. Padahal saat ini sudah ada DPD. "Dan lembaga apa yang harus dapat persetujuan DPR atau DPD. Itu salah satu yang akan kita bahas," ujarnya.

    Menurus Saldi, kegiatan ini bertujuan untuk menata ulang proses seleksi. Sebab, masih terjadi kesimpangsiuran dalam seleksi.  "Kita mau memberikan koridor, bagaimana sebetulnya proses seleksi yang ideal terhadap seleksi pejabat lembaga negara," ujarnya.

    Ini merupakan langkah awal untuk mendesain pengisian pejabat negara. Bisa jadi hasil seminar ini baru tahap awal. Setelah ini ada kajian mendalam, sehingga keluar produk yang akan disampaikan ke lembaga terkait.

    "Bukan tidak mungkin dalam perubahan konstitusi, soal seleksi ini bagian yang harus dimasukan dalam konstitusi,"ujarnya. Namun, untuk jangka menengahnya, ini bisa menjadi modal untuk persiapan RUU seleksi pejabat negara.

    Saldi mengatakan, ada 200 makalah yang diterima panitia untuk mengikuti kegiatan ini. Namun, yang diterima hanya sekitar 70 makalah. Mereka berasal dari 50 perguruan tinggi dan 20 orang dari lembaga yang konsen dengan isu ketatanegaraan.

    Dalam konferensi ini, ada tiga pembagian kelompok. Pertama, membahas soal hakim agung dan hakim konstitusi. Kedua,  tentang lembaga di luar kekuasaan kehakiman yang ada di konsitusi. Ketiga, membahas soal lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Dekan Fakultas Hukum Unand Zainul Daulay mengatakan, persoalan tata negara selalu berkembang. Seiring tatanan negara tersebut.

    "Konferensi pertama kita bicara pemilahan langsung dan pilkada serentak. Sekarang sudah menjadi kenyataan," ujarnya, Kamis malam 10 September 2015.

    Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, sistem hukum dan rekrutmen lembaga negara perlu ditata kembali. Agar tidak menjadi sumber kegaduhan.  Misalnya, rekrutmen hakim konstitusi. Ada proses seleksi dan juga ada penunjukan langsung.

    "Ini sesuai dengan aspirasi Presiden Jokowi saat bertemu dengan pimpinan lembaga negara. Yaitu adanya harmonisasi dan sinkorinisasi antar lembaga negara yang saat ini masih kurang," ujarnya saat membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Padang, Kamis 10 September 2015.

    Makanya, kata Irman, perlu adanya reformasi kelembagaan. Tidak saja reformasi birokrasi.

    Forum ini menghadirkan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie, Menteri Hukum dan HAM Yassona Hamongan Laoly, Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi, Hakim Konstitusi RI I Dewa Gede Palguna, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Direktur Pusat Studi Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar Mahud MD, Anggota DPR AKbar Faisal, Todun Mulya Lubis, dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Denny Indrayanna.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.