TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan lembaganya mengandalkan pelatihan di perbatasan untuk menangkal TKI ilegal. Setelah diberikan pelatihan, kata Nusron, para TKI akan dihubungkan dengan agen resmi.
"Dari yang tadinya ilegal kemudian menjadi legal setelah pelatihan itu. Ada kontrak resmi dan jelas," ucap Nusron saat dihubungi Tempo, Rabu, 9 September 2015.
Menurut Nusron, BNP2TKI memiliki pos pelayanan terpadu di perbatasan. Di pos ini, ucap dia, setiap TKI yang akan melintas akan terdeteksi legal atau ilegal. "Yang ilegal biasanya tidak punya skill, tidak punya kontrak, bekerja serabutan," ujarnya.
Setiap TKI yang terdeteksi ilegal, tutur dia, akan dibawa ke balai pelatihan dan dilatih sampai betul-betul terampil. Ia optimistis cara ini efektif meminimalkan TKI ilegal, tapi tidak menghilangkan sama sekali. "Saya tidak berjanji bisa menghilangkan, karena pintunya terlalu banyak," katanya.
Menurut Nusron, pintu yang lazim dipakai TKI ilegal adalah Nunukan, Entikong, Batam, Asahan, dan Tanjung Balai. Sedangkan jalur tikus yang dipakai, ucap dia, tak terhitung. "Biasanya, mereka berangkat menggunakan perahu kecil dari hutan-hutan bakau lalu pindah ke kapal besar. Lalu, kira-kira 5 kilometer mendekat ke daratan, mereka akan pindah ke kapal kecil untuk mendarat di hutan bakau," ujarnya.
Sepanjang 2015, tutur Nusron, sudah ada 70 ribu TKI ilegal yang terdeteksi. "Yang 70 ribu ini baru dari Malaysia saja," katanya. Ia menjelaskan, para TKI ini berusaha masuk dari Johor, Nunukan, dan Kinabalu.
Kamis pekan lalu, kapal tongkang yang ditumpangi sekitar 100 TKI dari Malaysia menuju Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara, karam di perairan Distrik Sabak Bernam dinihari. Menurut laporan Badan Penegakan Maritim Malaysia, setidaknya 13 orang ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa.
DINI PRAMITA
