2 Tahun Pimpin Bandung, Ini PR Ridwan Kamil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kemacetan terjadi di kawasan belanja Jalan Ir H Djuanda, Bandung, Jawa Barat,Minggu (25/3). TEMPO/Prima Mulia

    Kemacetan terjadi di kawasan belanja Jalan Ir H Djuanda, Bandung, Jawa Barat,Minggu (25/3). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Rabu, 16 September 2015, genap dua tahun masa kepemimpinan Ridwan Kamil di Kota Bandung. Seabrek masalah masih belum teratasi.

    Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, masalah utama di Kota Bandung yang masih menjadi fokus perbaikan adalah kemacetan. "Yang belum itu masalah transportasi. Kami belum bisa mengeksekusi program monorel karena mahal dan prosesnya lama," kata Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Rabu, 9 September 2015.

    Ridwan Kamil menambahkan, selain wajib menambah transportasi umum, upaya lainnya untuk mengurai kemacetan adalah dengan menertibkan delapan titik pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sejumlah jalan protokol. Ternyata, upaya tersebut masih belum bisa mengentaskan kemacetan.

    "Menertibkan PKL memang mengurangi kemacetan tapi tidak sesignifikan jika punya transportasi masal baru," ujar Ridwan Kamil.

    Untuk membangun transportasi massal seperti monorel sepanjang sepuluh kilometer, kata Ridwan Kamil, dibutuhkan dana lebih dari Rp 5 triliun. Hal tersebut sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan APBD Kota Bandung yang hanya Rp 5 triliun per tahun, setengahnya saja sudah habis untuk gaji pegawai negeri sipil.

    Padahal, dibutuhkan monorel sepanjang 40 kilometer di Bandung. Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 20 triliun. "Kami gak punya uang, sekarang kita lagi fokus ke transportasi yang lebih murah cable car. Tapi semurah-murahnya cable car, 40 kilometer jalurnya juga butuh Rp 5 triliun," kata Ridwan Kamil.

    Untuk itu, dalam momentum dua tahun kepemimpinannya di Kota Bandung, Ridwan Kamil meminta agar pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan di kota metropolitan. "Masalah kami satu, transportasi, dan transportasi publik itu mahal. Jadi kalau pemerintah pusat berharap kami ngurus diri sendiri tidak akan beres sampai kapan pun juga," tuturnya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.