Kabut Asap, Jemaah Haji Ini Gelar Salat Minta Hujan di Mekah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga muslim melaksanakan salat istisqa berjamaah guna meminta diturunkannya hujan di lapangan Masjid Da'wah, Pekanbaru, Riau, 6 September 2015. Warga berharap hujan segera turun  agar kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. ANTARA/Rony Muharrman

    Warga muslim melaksanakan salat istisqa berjamaah guna meminta diturunkannya hujan di lapangan Masjid Da'wah, Pekanbaru, Riau, 6 September 2015. Warga berharap hujan segera turun agar kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. ANTARA/Rony Muharrman

    TEMPO.CO, Padang - Ratusan calon haji asal Sumatera Barat melaksanakan salat minta hujan atau Istisqa di Mekah, Selasa, 8 September 2015. Sebab, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan masih menyelimuti sejumlah daerah di Sumatera Barat.

    Ketua Kloter 2 Embarkasi Padang Idris Nazar mengatakan ada sekitar 250 jemaah yang menggelar salat Istisqa di Al Hayat Manadir Hotel, jarwal pondokan 703 sektor 7 maktab 45. "Kami salat Istisqa seusai salat Zuhur," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 September 2015.

    Menurut dia, jemaah calon haji berharap hujan turun di Sumatera Barat dan sejumlah provinsi yang menjadi sumber kabut asap. Mereka mengharapkan bencana kabut asap segera berakhir.
    Jemaah juga berdoa agar hujan turun di Mekah sebab sudah beberapa hari hujan tidak turun.

    Sebelumnya, pejabat Gubernur Sumatera Barat Reydonnizar Moenek mengatakan kabut asap yang menyelimuti Sumatera Barat berasal dari provinsi tetangga, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. "Beberapa kabupaten dan kota kabut asapnya tebal," ujarnya, Senin, 7 September 2015.

    Malah di Kota Payakumbuh pemerintah daerah setempat menyatakan tanggap darurat asap selama satu minggu. Seluruh murid sekolah juga diliburkan selama tiga hari.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.