Untuk Nikah di Purwakarta, Wajib Sertakan Rekam Medis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pemeriksaan HIV. ANTARA/Zabur Karuru

    Ilustrasi pemeriksaan HIV. ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Purwakarta -  Persyaratan nikah buat pasangan muda-mudi di Purwakarta, Jawa Barat, bukan hanya  wali, saksi dan mahar atau mas kawin.

    Namun,  ada tambahan  satu lagi. "Yakni keterangan rekam medis," kata Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, kepada Tempo, Selasa, 8 September 2015.

    Menurut Dedi, keterangan kesehatan diwajibkan kepada setiap pasangan baru yang akan menikah, keberadaannya sangat penting. "Kami khawatir ada calon pengantin, misalnya yang mengidap HIV/AIDS, jantung dan penyakit ganas lainnya," Dedi memberikan alasan.

    Kalau sebelum menikah rekam medis si calon suami-isteri itu bisa diketahui, satu sama lain bisa saling memaklumi. Kalau calon suaminya kena penyakit jantung, misalnya, calon pengantin perempuannya mungkin bisa meminta penangguhan waktu perkawinannya. Begitu sebaliknya.

    "Tetapi, jika hasil tes kesehatan calon suami atau isterinya diketahui mengidap penyakit HIV/AIDS, pemerintah akan melakukan intervensi dengan menggagalkan pernikahannya," ujar Dedi.

    Persyaratan ini menurut Dedi untuk mengantisipasi  bayi terinfeksi HIV pada saat dilahirkan. Kasus-kasus bayi terinfeksi HIV yang terjadi selama ini karena pasangan mengidap HIV/AIDS baru ketahuan setelah mereka menikah. "Kasihan yang menjadi korban bayi."

    Dedi menjelaskan. kasus bayi terinfeksi HIV di Purwakarta setelah dilakukan penelusuran ternyata  disebabkan oleh suami asal daerah luar. Saat akan menikah, calon pengantin perempuan dan keluarganya tak mengetahui kalau calon suami atau menantunya mengidap virus HIV.

    "Kasus tersebut baru ketahuan setelah bayi lahir dan suami dites kesehatan dan terbukti  mengidap virus HIV," ucap Dedi.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.