Ini Alasan 88 Berkas Korban Lumpur Lapindo Belum Cair  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga korban Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, 25 Agustus 2015. Presiden menargetkan pencairan ganti rugi korban Lumpur Lapindo pada akhir September 2015. Hingga saat ini berkas ganti rugi warga yang sudah di bayar sebanyak 753 dari total keseluruhan sebanyak 3.324. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga korban Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, 25 Agustus 2015. Presiden menargetkan pencairan ganti rugi korban Lumpur Lapindo pada akhir September 2015. Hingga saat ini berkas ganti rugi warga yang sudah di bayar sebanyak 753 dari total keseluruhan sebanyak 3.324. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO , Sidoarjo:Pembayaran dana talangan dari pemerintah untuk ganti rugi warga korban lumpur Lapindo yang berada di dalam peta area terdampak masih menyisahkan 415 dari total 3.324 berkas. Dari 415 berkas milik warga tersebut, 88 berkas di antaranya masih bermasalah di PT Minarak Lapindo Jaya.

    Akibatnya, 88 berkas tersebut belum bisa diproses. "Jumlah berkas yang belum nominatif ada 71 berkas dan ditambah 88 berkas yang masih bermasalah di Minarak," kata Koordinator Pengaduan Validasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Khusnul Khuluk di posko validasi di Pendapa Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Senin, 7 September 2015.

    Sebelum berkas ganti rugi dikirim ke Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta untuk dicairkan melalui rekening warga, berkas tersebut harus melalui tahap verifikasi dan penandatangan berkas nominatif. "Untuk pengumuman validasi sudah semua. Untuk berkas yang bermasalah selengkapnya tanya Minarak," ujar Khuluk.

    PT Minarak Lapindo Jaya enggan memberikan penjelasan soal 88 berkas warga yang bermasalah tersebut. Pegawai Minarak di posko validasi tak satu pun mau memberikan penjelasan. "Langsung saja tanya Pak Totok atau Pak Andi. Karena beliau yang punya wewenang menjelaskan," kata salah seorang dari mereka.

    Direktur Utama Minarak Andi Darussalam Tabusalla serta Direktur Utama Operasional Totok Kusdiarto saat dihubungi Tempo tidak ada yang yang menjawab. Pesan singkat juga tak dibalas. Namun demikian, dari informasi yang dihimpun Tempo, ke-88 berkas yang bermasalah itu terkait waris hingga ketidaksepakatan antara warga dengan Minarak mengenai status tanah.

    Pemerintah memberikan dana talangan ganti rugi warga korban Lumpur Lapindo sebesar Rp 767 miliar pada tahun ini kepada PT Minarak lapindo Jaya selaku juru bayar PT Lapindo Brantas. Uang itu dipergunakan untuk membayar 3.324 berkas ganti rugi korban lumpur yang berada di dalam peta area terdampak itu.

    Sementara itu Presiden Joko Widodo menargetkan pembayaran ganti rugi warga korban lumpur Lapindo rampung akhir September. "Target saya, akhir September selesai semua," ucap Jokowi saat bertemu korban lumpur Lapindo di Sidoarjo beberapa waktu lalu.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.