Mungkinkah Setya Novanto dan Fadli Zon Dilengserkan?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setya Novanto dan Donald Trump (AP).

    Setya Novanto dan Donald Trump (AP).

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dengan Donald Trump menuai penolakan dari sejumlah anggota Dewan. Pertemuan itu dinilai melanggar kode etik DPR. Akibatnya, Setya dan Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR.

    Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, mengatakan Setya seharusnya nonaktif dari jabatannya karena diadukan ke MKD. "Kami meminta, selama proses MKD berjalan, sebaiknya pimpinan DPR tahu diri untuk nonaktif, agar tidak mengganggu proses," ucap Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 7 September 2015.

    Namun Wakil Ketua Badan Legislatif Firman Soebagyo menyatakan tak semudah itu mencopot Setya dan Fadli dari jabatannya. Harus ada revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 jika ingin mencopot keduanya. "Karena dulu dipilihnya per paket. Mekanisme penetapan alat kelengkapan Dewan dan pimpinan itu dulu melalui MD3," ujar Firman saat dihubungi.

    Usulan revisi juga tak semudah itu dijalankan. Musababnya, harus pula ada persetujuan pemerintah untuk melakukan revisi sebuah UU sebelum diusulkan dalam program legislasi nasional prioritas. "Jadi masih panjang prosesnya," tutur Firman.

    Dalam Pasal 84 UU MD3 disebutkan pimpinan DPR diusulkan dari fraksi-fraksi dan bersifat tetap. Pasal 87 UU tersebut menyebutkan pula, bila salah satu pemimpin DPR diganti, penggantinya harus berasal dari partai yang sama.

    "Dulu kan semangatnya check and balances. Dua periode lalu, pimpinan DPR selalu berasal dari partai pemenang, jadi pengawasan lemah," kata Firman.

    INDRI MAULIDAR



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.