Jaksa Agung Khawatir KUHP Bikin Korupsi Tak Istimewa Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung HM. Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan terkait nama-nama jaksa yang dicalonkan menjadi kandidat pimpinan KPK di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 23 Juni 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Jaksa Agung HM. Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan terkait nama-nama jaksa yang dicalonkan menjadi kandidat pimpinan KPK di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 23 Juni 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta -  Jaksa Agung Muhammad Prasetyo khawatir pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat tindak pidana korupsi berubah menjadi tindak pidana biasa atau umum. Akibatnya, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tak berwenang mengusut kasus korupsi.

    "Ketika kodifikasi undang-undang tindak pidana korupsi masuk jadi pidana umum berarti jaksa tak bisa lagi mengusut kasus ini. Ini yang perlu dipertimbangkan," kata Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi Hukum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2015.

    Prasetyo tak ingin lembaganya kehilangan wewenang dalam pengusutan tindak pidana korupsi setelah RUU KUHP ditetapkan menjadi Undang-Undang. Menurut dia, korupsi tetap merupakan tindak pidana luar biasa.

    Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengatakan RUU KUHP berpotensi melemahkan KPK dan Kejaksaan. Kekhawatiran ini terkait dengan pasal 687, pasal  706 dan pasal 767 rancangan tersebut.  

    Menurut dia, seharusnya rumusan materiil tindak pidana korupsi dan pencucian aung dalam RUU KUHP tidak mereduksi korupsi dan pidana pencucian uang  mejadi kejahatan biasa. Pasalnya, RUU KUHP juga mengatur kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba, pemberontakan atau makar dan pembunuhan kepala negara.

    Anggota Komisi Hukum Ruhut Sitompul sepakat jika tindak pidana korupsi masuk dalam aturan khusus atau lex specialis. Ia mengatakan pembahasan materiil polemik ini akan dilakukan bersama para pakar hukum.

    "Nanti kami dengar pandangan pakar hukum supaya tak ada kepentingan politik di parlemen. Pakarlah yang paham soal ini," kata anggota fraksi Partai Demokrat itu.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.