Tiga TKI Sampang Jadi Korban Kapal Karam di Selat Malaka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim SAR mengevakuasi Jenazah korban perahu tenggelam di Hutan Melintang, Malaysia, 3 September 2015. Puluhan orang masih hilang dalam tenggelamnya sebuah kapal yang membawa pekerja pendatang dari Indonesia di lepas pantai sebelah barat Malaysia. Samsul Said/Getty Images

    Tim SAR mengevakuasi Jenazah korban perahu tenggelam di Hutan Melintang, Malaysia, 3 September 2015. Puluhan orang masih hilang dalam tenggelamnya sebuah kapal yang membawa pekerja pendatang dari Indonesia di lepas pantai sebelah barat Malaysia. Samsul Said/Getty Images

    TEMPO.CO, Sampang - Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, belum mendapat informasi resmi soal adanya tiga TKI asal Sampang yang turut menjadi korban dalam musibah tenggelamnya kapal di Perairan Selat Malaka, Malaysia.

    "Kami belum dapat kabar soal itu," kata Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampang, Teguh Waluyo, Senin, 7 Desember 2015.

    Karena itu, Teguh belum dapat memastikan apakah TKI asal Sampang itu berangkat secara legal atau sebaliknya. "Kami masih menunggu informasi dari Kemenlu," ujar dia.

    Adanya tiga TKI asal Sampang yang menjadi korban kapal tenggelam di Malaysia pertama kali diungkap Muhammad Urip, warga Desa Sokobanah. Menurut dia, tiga korban masing-masing bernama pasangan suami istri Mansyur dan Maryamah serta Marjeli. "Mereka bertetangga dengan saya," kata dia.

    Urip mengaku mendapat kabar dari saudaranya yang saat ini tengah bekerja di Malaysia. "Ketiganya meninggal semua, tapi bagaimana proses pemulangannya belum ada kabar," ujar dia.

    Menurut catatan Tempo, dengan tambahan tiga TKI meninggal asal Sampang, maka total TKI asal Madura yang menjadi korban tewas kapal karam menjadi sepuluh orang. Tujuh di antaranya berasal dari Kabupaten Pamekasan.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.