Anang Iskandar: Tanggung Jawab Budi Waseso di Tangan Saya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar. Tempo/Tony Hartawan

    Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI yang baru, Komisaris Jenderal Anang Iskandar, menyatakan akan meneruskan pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Komisaris Jenderal Budi Waseso. Setelah resmi dilantik hari ini, 7 September 2015, Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) bertukar posisi dengan Anang Iskandar.

    "Saya akan dukung Budi Waseso menjadi ketua BNN. Saya dukung sepenuhnya," kata Anang Iskandar, seusai upacara serah terima jabatan, Senin, 7 September 2015.

    Anang meminta publik untuk tak khawatir atas tanggung jawab baru yang dipikul Budi Waseso sebagai Kepala BNN. "Penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan, akan tetap ditegakkan. Saya yakin pasti bisa ditangani," serunya.

    Ditanya perihal banyaknya pihak yang meragukan kompetensinya yang tidak akan setegas Budi Waseso, ia menampiknya. Ia meyakini pekerjaan rumah tersebut dapat ia teruskan. "Mulai hari ini, jam ini, tanggung jawab Budi Waseso sebagai Kabareskrim ada di tangan saya," katanya. "Ada di tangan saya! Apa yang menjadi pekerjaan ada di tangan saya," dia menegaskan.

    Menurutnya, penyidikan akan tetap berlanjut meski Bareskrim dipimpin siapa saja. "Yang jelas saya akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Budi Waseso. Yang akan saya lakukan adalah saya pelajari terlebih dahulu," ujar Anang Iskandar.

    Upacara serah terima jabatan digelar di gedung Rupatama, Markas Besar Kepolisian RI. Tak hanya Kabareskrim dan Kepala BNN, beberapa perwira juga dilantik menjadi kepala kepolisian daerah.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.