Hari Ini Anang Iskandar Resmi Dilantik Jadi Kabareskrim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Anang Iskandar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Anang Iskandar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti melantik mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pagi ini. Jabatan Anang digantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso.

    "Saya mohon doa restu untuk menjalankan tugas sebagai Kabareskrim. Itu yang paling penting untuk saya," kata dia, Senin, 5 September 2015.

    Selain melantik Anang, Kapolri juga melantik lima kepala kepolisian daerah. Sesuai dengan telegram rahasia bernomor ST/1847/IX/2015 tanggal 3 September 2015, ada 70 perwira menengah dan tinggi yang dimutasi. Lima di antaranya merupakan kapolda yang dilantik hari ini, yakni Kapolda Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

    Posisi Kapolda Bali akan diisi Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto, menggantikan Inspektur Jenderal Ronny Sompie. Kapolda Sulawesi yang semula dijabat oleh Inspektur Jenderal Anton Setiadji diganti oleh Inspektur Jenderal Pudji Hartanto.

    Sementara itu, Anton akan menggantikan Inspektur Jenderal Anas Yusuf sebagai Kapolda Jawa Timur. Kapolda Kalimantan Timur akan diisi oleh Inspektur Jenderal Safaruddin dan Inspektur Jenderal Ngadino sebagai Kapolda Sumatera Utara.

    Pelantikan digelar di ruang rapat utama (Rupatama) Markas Besar Polri pada pukul 08.00 pagi ini. Pelantikan dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan, komisioner Komisi Kepolisian Nasional, serta sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.