TEMPO.CO , Tulungagung - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta perangkat kelurahan mencoret penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang kedapatan memegang telepon seluler dan memiliki gelang emas. Proses verifikasi ini juga akan diperketat setiap enam bulan sekali sesuai dengan kondisi ekonomi penerima kartu.
Khofifah mengatakan sampai saat ini masih banyak perangkat kelurahan yang enggan melakukan verifikasi ulang terhadap daftar masyarakat miskin penerima subsidi. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, proses verifikasi calon penerima harus dilakukan setiap enam bulan sekali melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes).
“Faktanya, lurah dan kades tak berani mengeluarkan penerima yang sudah tak memenuhi syarat untuk disubsidi,” katanya setelah menghadiri acara pelantikan pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, Ahad, 6 September 2015.
Menurut Khofifah, verifikasi setiap enam bulan ini penting untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat penerima subsidi. Pantauan ini bisa dilakukan saat dilakukan pencairan subsidi yang membutuhkan kehadiran calon penerima.
“Ketika terjadi pencairan, ada yang pegang HP dan gelang emas, harus segera dicoret,” ucapnya.
Khofifah juga menjamin penanganan fakir miskin nantinya akan lebih baik dengan jangkauan lebih luas. Dengan menyediakan 20,3 juta Kartu Indonesia Pintar, ia telah menggerakkan seluruh perangkat pemerintah untuk menyisir anak-anak terlantar, anak jalanan, dan anak panti asuhan untuk bersekolah. Siswa SMA, SMK, dan aliyah dijamin akan menerima pencairan dana sebesar Rp 1 juta per tahun sekali cair tanpa potongan apa pun.
Untuk kuota Kartu Indonesia Sehat yang tahun ini menjangkau 88,2 juta penerima juga akan dinaikkan menjadi 94 juta pada 2016. Diharapkan kartu ini juga bisa menghidupi orang telantar, seperti lanjut usia dan orang cacat, yang banyak ditemukan di pinggir jalan.
Khofifah menambahkan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mulai terdistribusi ini memiliki banyak fungsi yang tak diketahui masyarakat. Selain untuk mencairkan subsidi pemerintah, KKS tengah dirancang untuk pembelian pupuk bersubsidi bagi petani dan pembelian solar bagi nelayan. Saat ini Menteri Sosial sedang berkoordinasi dengan Menteri Pertanian membangun sistem online, bekerja sama dengan bank pemerintah. “Mungkin saja petani akan bisa membeli pupuk bersubsidi cukup dengan menggesek KKS di BRI,” katanya.
HARI TRI WASONO
