63 WNI Korban Kapal Karam di Sabak Bernam Ditemukan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Mayat

    Ilustrasi Mayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) hingga hari ini sudah menemukan 63 jenazah warga negara Indonesia (WNI) korban kapal tenggelam di wilayah Sabak Bernam. Dari jumlah tersebut, baru sepuluh jenazah yang teridentifikasi. "Pihak Malaysia juga sudah mulai mengambil sampel DNA korban yang ada tiga rumah sakit," ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, melalui siaran persnya pada Ahad, 6 September 2015.

    Saat ini proses identifikasi masih berlangsung. Tim Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri bekerja sama tim dari Disaster Victim Identification (DVI) Polri dikirim langsung ke Rumah Sakit Ipoh, Rumah Sakit Sabak Bernam, dan Rumah Sakit Teluk Intan.

    Tim menyatakan identifikasi korban kapal tenggelam tidak mudah. Sebab, kapal tidak memiliki manifes dan tidak sedang menjalani jalur reguler. Apalagi sebagian para penumpang tidak mengenal satu sama lain.

    Kamis, 3 September 2015, pukul 03.00, waktu Malaysia, sebuah kapal yang mengangkut warga Indonesia, tenggelam di kawasan Sabak Bernam, Selangor. Kapal yang bermuatan maksimal 16 orang tersebut dilaporkan ditumpangi lebih dari 60 orang.

    Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar para korban segera dievakuasi. Jokowi juga meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi supaya peristiwa seperti itu tidak terulang.

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengimbau masyarakat tidak ragu-ragu menghubungi pihak KBRI jika ada yang merasa anggota keluarga mereka menjadi penumpang kapal tersebut. Hotline Kementerian Luar Negeri untuk keluarga korban kapal tenggelam di Sabak Bernam adalah 0812-8900-9045.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.