DPR Desak Pemerintah Dirikan RS Karantina Bahaya Asap  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak mengenakan masker medis ketika berangkat sekolah akibat asap pekat menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (27/8). ANTARA/FB Anggoro

    Seorang anak mengenakan masker medis ketika berangkat sekolah akibat asap pekat menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (27/8). ANTARA/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, mengatakan akan mendorong Menteri Kesehatan mendirikan rumah sakit khusus untuk menangani korban yang terkena dampak asap. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri konferensi pers Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Ahad, 6 September 2015.

    “Kejadian yang sudah berkali-kali, untuk itu akan mendorong Menteri Kesehatan melakukan action plan, langkah-langkah yang pasti terutama dalam menyiapkan Rumah Sakit Karantina Bahaya Asap,” kata Dede.

    Ia menilai saat ini ada ribuan bahkan jutaan warga yang terkena bahaya asap, terutama masalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Saat ini yang sudah banyak dilakukan hanya membantu dengan memberikan masker, tapi tidak ada karantina terkait dengan penderita penyakit ISPA. Untuk itu dalam waktu dekat akan dibahas soal pendirian rumah sakit khusus karantina bagi masyarakat yang terkena dampak asap.

    “Dalam waktu dekat, Komisi IX akan memanggil Menkes agar menyiapkan program-program yang tepat guna mengatasi bahaya ISPA ini,” ujar Dede. Dia berharap di dalam anggaran tahun 2016 sudah disiapkan anggaran untuk mendirikan Rumah Sakit Karantina Bahaya Asap tersebut.

    Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, pun berharap agar pemerintah betul-betul meningkatkan action plan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal yang diperlukan adalah suatu koordinasi dan action plan yang cepat dengan bekerja sama dengan semua aparat terkait, baik di daerah, pusat, menteri, atau stakeholder, agar masalah ini dapat diselesaikan segera.

    Dalam kesempatan yang sama, pihaknya akan menyerahkan sebanyak 50 ribu masker untuk masyarakat yang terkena dampak asap dan juga akan mengirim sepuluh dokter khusus untuk penanganan ISPA.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.