Ini Resep Teten Masduki Pimpin Kantor Staf Presiden  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Teten Masduki saat dilantik menjadi Kepala Staf Presiden di Istana Negara, Jakarta, 2 September 2015. Teten Masduki menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Subekti

    Teten Masduki saat dilantik menjadi Kepala Staf Presiden di Istana Negara, Jakarta, 2 September 2015. Teten Masduki menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan lembaganya sebenarnya hanya memerlukan tiga bidang kerja, yaitu pengendalian program, bank data untuk presiden, serta fungsi komunikasi eksternal dan internal. Ia menuturkan Kantor Staf Presiden seharusnya tidak menangani masalah investasi.

    “Kalau disederhanakan, hanya perlu tiga sayap. Pertama, pengendalian program prioritas atau percepatan kalau ada masalah. Kedua, think-thank untuk mendukung data, informasi, gagasan untuk presiden dalam mengambil keputusan, dan ketiga untuk merawat jaring,” ucap Teten kepada Tempo di kantornya, Gedung Bina Graha, Kamis, 3 September 2015.

    Menurut dia, Kantor Staf Presiden tak usah lagi menangani masalah investasi. Teten menilai urusan terkait dengan investasi seharusnya langsung berhubungan dengan kementerian teknis. “Itu tidak di sini. Kami dorong ke kementerian teknis,” ujarnya. Tapi, tutur dia, jika ada kemacetan dalam hal investasi, Kantor Staf Presiden bertugas menemukan penyebab mandeknya program dan melaporkan kepada presiden.

    Teten juga menegaskan, lembaganya akan bekerja di belakang layar. Ia mengatakan timnya akan secara penuh memberi asupan informasi dan kajian yang dibutuhkan presiden dalam membuat keputusan. “Di sini senyap, kerja senyap, sepenuhnya full support presiden,” katanya.

    ANANDA TERESIA 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.