Pemerintah Bentuk Satgas Operasi Darurat Kabut Asap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jamaah calon haji menggunakan masker saat menunggu kepastian keberangkatan ke Embarkasi Batam, di Kota Pekanbaru, Riau, 2 September 2015. Keberangkatan jamaah calon haji Riau beberapa kali mengalami keterlambatan akibat kabut asap kebakaran lahan dan hutan sehingga mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif II Pekanbaru. ANTARA/FB Anggoro

    Jamaah calon haji menggunakan masker saat menunggu kepastian keberangkatan ke Embarkasi Batam, di Kota Pekanbaru, Riau, 2 September 2015. Keberangkatan jamaah calon haji Riau beberapa kali mengalami keterlambatan akibat kabut asap kebakaran lahan dan hutan sehingga mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif II Pekanbaru. ANTARA/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta -  Pemerintah membentuk Satuan Tugas Operasi Darurat Kabut Asap untuk menanggulangi bencana kabut asap yang melanda daerah Sumatera dan Kalimantan. Tim ini terdiri dari gabungan instansi pemerintah pusat dan daerah. "Ini sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi kemarin yang dipimpin Pak Presiden," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono usai rapat di kantornya pada Sabtu, 5 September 2015.

    Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, serta perwakilan dari BMKG, BNPB, dan pemerintahan daerah. Selain itu, sejumlah  kepala daerah juga hadir dalam rapat itu. Mereka adalah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

    Dalam rapat tersebut, para gubernur itu memaparkan kondisi terkini dari daerah masing-masing. Mereka diminta untuk menyampaikan titik-titik panas dan tindakan  yang sudah mereka ambil.

    Berdasarkan laporan tersebut, Bambang mengatakan, pemerintah sudah memutuskan teknis awal operasi pemadaman api. Kementerian LHK akan membuat titik-titik awal yang menjadi prioritas penanggulangan kebakaran.

    Penanggulangan nantinya akan memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki pemerintah. Misalnya, Bambang menyebutkan, modifikasi cuaca, pemadaman darat, dan udara. Selain itu, masyarakat lokal juga akan diberdayakan.

    "Seperti sosialisasi pada masyarakat setempat, dan bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api. Kami akan bahu membahu menggunakan semua yang dimiliki," kata dia.

    Sedangkan, untuk tindakan preventif jangka panjang, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan sekat kanal di daerah-daerah yang banyak terdapat lahan gambut. Berdasarkan hasil evaluasi, daerah yang sudah dibangun sekat kanal terbukti berkurang jumlah titik panasnya.

    Pendekatan terhadap masyarakat lokal juga akan terus digencarkan. Pemerintah akan terus memberikan pendidikan terkait bahaya pembukaan lahan dengan cara bakar hutan. Tindakan tegas juga akan dilakukan bagi masyarakat ataupun korporasi yang terbukti membakar hutan.

    Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyatakan dukungannya untuk upaya pemerintah ini. Ia mengakui memang kondisi saat ini sudah sedikit lebih baik. "Jadi dalam kondisi ini, sore hari sudah habis hotspotnya," kata dia.

    Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan akan terus menggenjot pembangunan sekat kanal sebagai salah satu upaya pencegahan kebakaran jangka panjang. Ia bertekad menambah jumlah sekat sebanyak 200 titik lagi. Pembangunan akan difokuskan di daerah yang banyak titik api. Beberapa yang ia sebutkan seperti Bengkalis, Palalawan, Indragiri Hilir, Siak, Suaka Margasatwa Siak Kecil, dan Bukit Batu. "Tahun ini targetnya 150 selesai," kata dia.

    URSULA FLORENE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Datang ke Istana, Ada Nadiem Makarim dan Tito Karnavian

    Seusai pelantikannya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah nama ke Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2019. Salah satunya, Tito Karnavian.