Ketua DPR Setya Novanto Bertemu Trump, Langgar Etika?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Dari kiri) Charles Honoris, Budiman Sudjatmiko, Diah Pitaloka, Adian Napitupulu dan Maman Imanulhaq memberikan pernyataan di Jakarta, 5 September 2015. Mereka menyampaikan kekecewaan mereka atas kemunculan Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump. TEMPO/Destrianita Kusumastuti

    (Dari kiri) Charles Honoris, Budiman Sudjatmiko, Diah Pitaloka, Adian Napitupulu dan Maman Imanulhaq memberikan pernyataan di Jakarta, 5 September 2015. Mereka menyampaikan kekecewaan mereka atas kemunculan Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump. TEMPO/Destrianita Kusumastuti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai pertemuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kandidat presiden Amerika Serikat berpotensi melanggar etika politik. Apalagi, Trump memperkenalkan Setya Novanto sebagai pimpinan lembaga negara resmi Indonesia.

    "Itu harus dilihat lagi etika dan moral politiknya. Kalau memang melanggar, silahkan diusut di badan kehormatan DPR," ujar Hinca usai menghadiri sebuah diskusi politik di Jakarta, Sabtu, 5 September 2015.

    Menurut Hinca, begitu tiba di Indonesia, Setya setidaknya harus memberikan penjelasan. Sehingga kabar yang beredar di publik tidak simpang siur.

    "Sebenarnya bertemu begitu boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika dia datang bertemu mewakili masyarakat Indonesia lalu memberi dukungan politik terkait pencalonan Trump sebagai presiden," ujar Hinca. "Tapi saya lihat dia sebagai anak bangsa bertemu tokoh politik. Susah loh ketemu tokoh sebesar itu."

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga menyayangkan Setya dan delegasi DPR datang ke acara Trump. "Beliau datang ke sana diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Itu seolah-olah ada intervensi ke negara lain terkait dengan politik dalam negerinya," kata dia saat dihubungi.

    Hikmahanto menganggap tindakan Setya melampaui kewenangan dan protokolernya sebagai Ketua DPR. Terlebih penduduk Indonesia belum tentu mengetahui Donald Trump, apalagi menyukainya. Menurut dia, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus menelisik motif kehadiran dan jawaban Setya. "Diperiksa saja, kalau nanti dinyatakan tidak melanggar, tidak apa-apa," kata dia.

    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui apakah tindakan Setya melanggar etika. Namun Mahkamah mempertimbangkan untuk mengklarifikasi. "(Peristiwa) yang menonjol begini pastinya kami bicarakan di rapat pimpinan MKD," ujar dia.

    Pimpinan DPR Fadli Zon dan Setya Novanto bertemu Trump pada 3 September kemarin usai menghadiri forum ketua parlemen sedunia di New York. Pertemuan itu tidak termasuk dalam agenda resmi.

    Usai bertemu dengan Trump, Setya dan Fadli diajak mengikuti deklarasi pengambilan sumpah kesetiaan Trump untuk kubu Republik yang diadakan di Trump Tower. Pemilik yayasan Miss Universe itu tak lupa memperkenalkan Fadli dan Setya ke publik sebagai teman dekat.

    "Dia dan rombongannya ke sini untuk bertemu saya hari ini dan kami akan melakukan satu kegiatan besar untuk Amerika Serikat, begitukah?" kata Trump saat memperkenalkan Setya.

    "Yes," Setya menjawab. Trump melanjutkan pertanyaannya, "Apakah orang di Indonesia menyukai saya?" Setya menjawab singkat, "Ya, sangat. Terima kasih."

    Setya sebelumnya mengatakan bahwa kehadirannya itu bukanlah sebagai bentuk dukungan terhadap Trump yang akan maju dalam pemilihan Presiden Amerika. Menurut dia, dirinya hadir atas undangan pemilik jaringan Hotel Trump itu.

    Politikus Partai Golkar itu mengaku tak tahu soal adanya konferensi pers yang akan dilakukan Donald Trump. Dia juga tak menyangka pemilik jaringan Hotel Trump itu akan memperkenalkan dirinya. "Di depan lift mau keluar sudah terjebak konferensi pers. Ternyata dia mengenalkan saya setelah konferensi pers selesai," ujarnya.

    INDRI MAULIDAR|MAHARDIKA|REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.