Menurut ICW, Ini Ujian Bagi Kabareskrim Baru  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Anang Iskandar, termasuk dalam enam nama usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Anang Iskandar, termasuk dalam enam nama usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Korupdi Politik Indonesian Corruption Watch Donal Fariz mengatakan, ujian pertama bagi kepala Badan Reserse Kriminal Mabes baru, Komisaris Jenderal Anang Iskandar adalah menghilangkan kriminalisasi di Polri.

    “Saya tidak tahu, Anang bisa hentikan kriminalisasi atau tidak. Justru itu ujian bagi dia untuk hilangkan kriminalisasi,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 5 September 2015.

    Ia mengatakan selama ini masyarakat banyak yang menuntut dihilangkannya kriminalisasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri selama dijabat oleh Komisaris Jenderal Budi Waseso. “Selama dipimpin Budi Waseso, banyak kasus kriminalisasi terjadi. Publik sudah menuntut untuk dihilangkan,” katanya.

    Donal pun berharap kasus kriminalisasi yang pernah ditangani oleh Budi Waseso, seperti kasus yang membelit Abraham Samad atau Bambang Widjojanto bisa digelar ulang. Menurutnya, kasus itu kuat berindikasi sebagai ajang balas dendam atas Budi Waseso terhadap kontroversi kasus yang dihadapi atasannya, Budi Gunawan. “Seharusnya kasus itu digelar ulang, atau sebaiknya dihentikan,” katanya.

    Donal mengatakan masih ada kemungkinan kasus itu digelar ulang karena kasus itu belum sampai pengadilan. “Kalau masih bolak balik berkas di kepolisian masih bisa digelar ulang kok,” katanya.

    Anang Iskandar menggantikan Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Sebaliknya, Budi Waseso menduduki posisi Anang sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Serah terima posisi Kabareskrim itu rencananya akan dilakukan pekan depan.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.