PAN Ikut Jokowi, Golkar: karena Rayuan Maut 2 Posisi Menteri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Golkar kubu Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie (tengah) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) usai melakukan pertemuan di Jakarta, 3 September 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Golkar kubu Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie (tengah) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) usai melakukan pertemuan di Jakarta, 3 September 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan keputusan Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintah hanya untuk mendapat kursi menteri. Menurut dia, tawaran kursi menteri sudah didengar partai-partai oposisi pemerintah sebelum isu reshuffle menteri menguak.

    "Gonjang-ganjing penawaran kursi itu datang dari presiden di setiap kesempatan, baik di Istana Negara maupun Bogor," ujar Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 5 September 2015. "PAN akhirnya terkena rayuan maut itu dengan tawaran dua kursi."

    Komjen Buwas Dicopot
    Skandal Crane Pelindo, Komjen Buwas: 1.000 Persen Korupsi!


    Kapolri: Buwas Mau Dicopot Saat Adu Mulut dengan Buya Syafii

    Tawaran kursi menteri juga diterima Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Gerindra. Namun, mereka menolak dengan alasan pemerintah butuh pengawas. "Itu plan A istana. Ketika gagal merayu, istana lalu bermain dengan perpecahan Golkar dan PPP," ujar Bambang. "Ini seperti ada permainan cinta segitiga antara PAN, KIH, dan KMP."

    Namun, kata Bambang, Golkar tak mempermasalahkan keputusan PAN. Apalagi koalisi partai oposisi pendukung Prabowo Subianto tak bisa menawarkan jabatan tinggi karena berada di luar pemerintah. "Kami ikhlas dan rela. Sah saja PAN bergabung demi kursi," ujar anggota komisi hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

    Ketua DPP PAN Muhammad Najib membantah bergabung kabinet demi kursi. Menurut dia, PAN semata ingin membuat stabilitas politik dalam negeri. "Ini semata demi persatuan nasional atau koalisi Nusantara," ujarnya dalam diskusi yang sama. "Kami khawatir krisis politik akan berlanjut ke krisis ekonomi, makanya kami memperkuat politik."

    INDRI MAULIDAR

    Berita Menarik

    Dibunuh di Kota Wisata: Karena Nurdin Kesal Nungki Main HP
    Alumnus UI Tewas, Jejak Kaki di Balkon Ungkap Kejanggalan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.