PAN Membelot, Kalla: Jokowi Akan Bicarakan Kompensasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bergabungnya Partai Amanat Nasional ke partai koalisi pendukung pemerintah tak membuat gaduh partai koalisi di luar pemerintah. Sebab, menurut dia, tidak ada lagi kelompok partai oposisi. "Kan sudah tidak ada lagi oposisi," kata Kalla di kantornya, Kamis, 3 September 2015.

    Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo masih akan membicarakan kompensasi yang diminta PAN setelah bergabung dengan pemerintah. "Pertimbangannya diikuti perkembangan selanjutnya," katanya. "Saat ini belum ada pembicaraan sampai ke arah situ soal pembagian menteri atau lainnya."

    Partai Amanat Nasional, dua hari lalu, memutuskan bergabung dengan partai koalisi pemerintah. PAN meninggalkan koalisi partai di luar pemerintah. Ketua Umun PAN Zulkifli Hasan mengatakan keputusan bergabung dengan pemerintah lantaran ingin berkontribusi dalam kemajuan ekonomi yang sedang terpuruk.

    Sehari setelahnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan petinggi koalisi partai nonpemerintah di Bakrie Tower. Pertemuan kemarin dihadiri Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, Anis Matta, serta dua pengurus PAN, Zukifli Hasan dan Eddy Poernomo.

    Prabowo menyatakan sikap PAN yang bergabung ke pemerintah tidak akan mengubah komposisi kelompok koalisi nonpemerintah. "PAN masih bersama kami. Tidak pindah ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan tidak keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih)," katanya seusai pertemuan petinggi KMP di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2015.

    Prabowo mengaku menghormati sikap PAN sebagai sebuah perimbangan dalam pemerintah. "Kami menjalankan check and balances demi kebaikan bangsa dan rakyat," katanya. Koalisi Merah Putih, kata dia, masih berdiri sebagai oposisi pemerintah. Ia akan terus memberi koreksi, saran, dan masukan yang berarti untuk pemerintah.

    "Perlu masukan bagi pemerintah dalam keadaan ekonomi negara yang sedang susah dan rakyat sedang menghadapi keadaan yang memprihatinkan," ucapnya.

    NIBRAS NADA NAILUFAR | REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.