Proyek Kereta Cepat, JK Minta Jokowi Pilih yang Terbaik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Presiden Joko Widodo segera mengumumkan pemenang proyek kereta cepat dengan baik. Artinya, kata Kalla, juga berdasarkan pada pertimbangan dan rekomendasi dari tim penilai. "Ya, tentu kan ada penilaian dari tim itu jadi pertimbangan. Setelah itu, bagaimana di dalam negerinya," ucap Kalla di kantornya, Kamis, 3 September 2015. "Yang penting, sektor teknologi baik, sektor finansial juga baik."

    Kalla menyerahkan sepenuhnya pemilihan pemenang proyek kereta cepat itu kepada Presiden Joko Widodo. "Ya nanti kita tunggu saja," ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan laporan rekomendasi tim kepada Presiden Joko Widodo tentang proyek kereta cepat sore ini. Jokowi ingin menyampaikan sendiri pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. "Beliau bilang, ‘Biar saya yang mengumumkan’," tuturnya di kompleks Istana Presiden, Kamis, 3 September 2015.

    Menurut Darmin, tim merasa nyaman dengan pilihan Jokowi yang hendak mengumumkan pemenang proyek kereta cepat. Namun ia tidak tahu kapan Jokowi mengumumkan pemenangnya.

    Terkait dengan kemungkinan adanya perbedaan hasil rekomendasi tim dengan keputusan Presiden nanti, Darmin menjawab, "Sejauh yang disampaikan Presiden tadi, itu sama seperti rekomendasi kami."

    Konsultan independen, Boston Consulting Group, menyampaikan kelebihan masing-masing negara peminat proyek kereta cepat. Cina dinilai unggul di aspek ekonomi dan local content. Sedangkan Jepang lebih unggul di aspek track record, perkembangan teknologi, dan minimnya insiden kecelakaan.

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.