Budi Waseso Dimutasi, Wapres JK: Demi Karir yang Lebih Baik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komjen Pol Budi Waseso. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Komjen Pol Budi Waseso. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah adanya pencopotan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso dari posisinya. Kalla mengatakan Budi tidak dicopot melainkan hanya dimutasi.

    "Tidak ada pencopotan Budi, kalau pun terjadi tentu hanya call of duty," kata Kalla, di kantornya, Kamis, 3 September 2015. "Itu kan hanya biasa di kalangan kepolisian."

    Kalla meminta publik tidak terlalu heboh terkait kabar pencopotan Budi Waseso. Menurut Kalla, jika pun nanti Budi Waseso  dimutasi, tidak terkait dengan kasus yang tengah disidiknya.(baca: Luhut Heran atas Sikap Brigjen Victor Soal Budi Waseso)

    "Memang semua ada di tangan Kapolri, tapi bukan berarti terkait dana kasus," ujar Jusuf Kalla. "Ya kan juga demi karirnya yang lebih baik. Wajar saja kan adanya perpindahan itu. Seperti menteri yang kadang bisa berpindah-pindah."

    Kabar pencopotan Budi Waseso berembus setelah kisruh soal kasus korupsi pengadaan crane oleh PT Pelabuhan Indonesia II. Bareskrim menduga ada ketidakberesan dalam proyek ini karena crane yang dibeli Pelindo seharusnya disebar ke delapan pelabuhan: Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, dan Pontianak. Namun hingga kini crane beserta simulatornya dibiarkan menganggur. Bareskrim menaksir kerugian negara mencapai Rp 54 miliar.(baca:Mutasi Budi Waseso, Brigjen Victor Sebut Ada Intervensi)

    Jumat pekan lalu, Bareskrim menggeledah kantor PT Pelindo II dan menyegel crane di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam penggeledahan itu, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, sempat menghalangi penyidik Bareskrim. (baca: Buwas Ungkap Ada Pihak Ingin Dia Dimutasi & Penjelasan JK  )

    Seusai penggeledahan itu, Lino langsung mengadukan hal ini kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Kepada Sofyan, Lino meminta agar Presiden Joko Widodo membantunya. Dia pun mengancam akan mundur jika kasus ini diteruskan.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.