Prabowo: PAN Masih Bersama Kami

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, memberikan kata sambutan dalam pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, memberikan kata sambutan dalam pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan sikapnya atas merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintah. Prabowo menegaskan posisi PAN di antara kedua koalisi partai politik. "PAN masih bersama kami. Tidak pindah KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan tidak keluar KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Prabowo usai pertemuan petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) di Bakrie Tower, Kamis, 3 September 2015.

    Prabowo mengatakan ia menghormati keputusan PAN untuk bergabung dengan pemerintah. Ia menilai gesernya PAN menjadi sebuah perimbangan dalam pemerintahan. "Kita menjalankan check and balance demi kebaikan bangsa dan rakyat," kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih masih berdiri sebagai oposisi pemerintah. Ia mengatakan akan terus memberi koreksi, saran, dan masukan yang berarti untuk pemerintah. "Perlu masukan bagi pemerintah dalam keadaan ekonomi negara yang sedang susah, dan rakyat sedang menghadapi keadaan yang memprihatinkan," kata Prabowo.

    Hari ini, Prabowo mengumpulkan para petinggi KMP di Bakrie Tower untuk bertemu dan membicarakan sikap PAN. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, Anis Matta, Ketua Umun PAN Zukifli Hasan, dan Sekjen DPP PAN Eddy Poernomo.

    NIBRAS NADA NAILUFAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.