Ikut Koalisi Jokowi, PAN Sulsel: Itu Ijtihad Politik Partai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (ketiga kanan) saat mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Jakarta, 6 Mei 2015. Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada kader PAN yang sukses melaksanakan Kongres PAN di Bali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (ketiga kanan) saat mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Jakarta, 6 Mei 2015. Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada kader PAN yang sukses melaksanakan Kongres PAN di Bali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Makassar - Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan mendukung sikap Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan yang memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.

    Ketua PAN Sulawesi Selatan Ashabul Kahfi mengatakan keputusan DPP PAN beralih dukungan dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat merupakan hal yang biasa. Kahfi menjelaskan, PAN adalah partai reformasi yang lahir untuk membawa kemaslahatan rakyat Indonesia.

    "Ijtihad politik yang dilakukan PAN adalah bagaimana memberikan dukungan kepada pemerintah yang semua muaranya hanya untuk kepentingan rakyat," ujarnya saat ditemui wartawan seusai rapat paripurna di DPRD Sulawesi Selatan, Kamis, 3 September 2015.

    Meski telah resmi bergabung dengan KIH, Kahfi tak ingin membahasakan PAN bergabung dengan KIH, melainkan PAN bergabung dengan pemerintah. "Soal KMP ataupun KIH, menurut saya, hanya pada tataran aliansi kultural, bukan pada tataran konstitusi. Jadi tidak ada masalah kalau PAN bergabung dengan pemerintah," katanya.

    Kahfi, yang tak lain adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel, pun berharap bergabungnya PAN dengan pemerintah bisa membawa nilai positif dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi. "Apalagi saat ini ekonomi Indonesia sedang lemah akibat pelemahan rupiah terhadap dolar. Semoga ini membawa opini yang positif bagi bangsa ini," ucapnya.

    Ia pun membantah jika PAN dianggap sebagai pengkhianat KMP karena bergabung dengan KIH. "Itulah saya bilang tadi. Soal KMP atau KIH itu soal aliansi kultural, bukan konstitusional," ucapnya.

    ARDIANSYAH RAZAK BAKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.