TEMPO.CO, Surabaya - Sekitar 3.000 massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Surabaya Menggugat mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Jalan Adityawarman Nomor 87 Surabaya, Kamis, 3 September 2015. Mereka memadati jalan di depan kantor KPU, sehingga polisi terpaksa menutup arus lalu lintas.
Ribuan massa yang rata-rata mengendarai mobil itu membawa belasan spanduk bertuliskan, "KPU plin-plan", "KPU harus transparan dan tidak menutup-nutupi proses pilkada." Mereka meminta komisioner KPUD Surabaya dicopot. Mereka menuding KPU tebang pilih dalam proses tahapan pilkada Surabaya 2015.
"Buktinya, mereka seakan enggan mensukseskan pilkada, termasuk ketika mencoret pasangan Rasiyo-Dhimam Abror dengan alasan tak masuk akal," kata koordinator aksi, Aldi Karmailis, Kamis, 3 September 2015.
Menurut Aldi, beberapa peraturan yang diambil oleh KPU seakan main-main. Awalnya, mereka menerbitkan SE Nomor 443/KPU/VIII/2015 yang sudah dibatalkan SE Nomor 449/KPU/VIII/2015 tentang rekomendasi Bawaslu. Kemudian KPU mencabut kembali keputusannya dan melarang Rasiyo-Abror untuk mendaftar di masa perpanjangan pendaftaran pada 6 hingga 8 September.
"Ini kan seakan main-main atau KPU memang ada main dengan mafia politik penjegal pilkada," kata Aldi
Ribuan massa itu bukan hanya laki-laki. Ibu-ibu juga hadir mengikuti aksi itu. Bahkan, dalam aksinya, massa aksi juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi di Kota Pahlawan. Aksi ini dikawal ketat ratusan polisi dari Polrestabes Surabaya. Selain memasang pagar berduri, polisi juga menyiagakan dua unit Water Canon di lokasi, termasuk tiga unit K-9 atau anjing pelacak.
Koordinator aksi lainnya, Gus Sofyan, mengatakan sebenarnya massa aksi hanya menuntut tiga penjelasan dari KPU. Pertama, KPU diminta menjelaskan pendaftaran Rasiyo-Dhimam Abror yang sudah di akhir-akhir pendaftaran. Kedua, massa aksi menuntut KPU tetap menggelar pilkada Surabaya pada tanggal 9 Desember 2015. Ketiga, massa aksi meminta apabila nantinya pasangan Risma-Whisnu Sakti Buana tidak ada lawannya, maka harus tetap dilantik. "Kami hanya minta penjelasan itu pada KPU," kata dia.
Akhirnya, perwakilan massa aksi diperkenankan masuk ke dalam kantor KPU untuk bernegosiasi. Di hadapan semua komisioner KPU itu mereka menjelaskan tiga tuntutan itu. Bahkan, mereka meminta kepada ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin untuk menjelaskan tuntutan itu dihadapan massa aksi. Robiyan pun akhirnya menyepakati untuk keluar, sehingga pihak kepolisian menyediakan mobil sound system dan sudah menaiki mobil itu.
Namun, massa aksi masih menganggap kurang puas, mereka tetep meminta untuk menjelaskan di mobil komando. Keinginan itu ditolak oleh pihak kepolisian, dan akhirnya semua personel dalmas menyiapkan diri untuk menghadang massa itu. Hingga saat ini, massa aksi itu kian berdatangan dan tidak menghiraukan teriknya panas matahari.
MOHAMMAD SYARRAFAH
