Ditunjuk Jadi Kepala KSP, Teten Sempat Protes ke Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki saat dilantik menjadi Kepala Staf Presiden di Istana Negara, Jakarta, 2 September 2015. Teten Masduki menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Subekti

    Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki saat dilantik menjadi Kepala Staf Presiden di Istana Negara, Jakarta, 2 September 2015. Teten Masduki menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengaku sempat protes kepada Presiden Joko Widodo karena ia secara mendadak dipilih dan langsung dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

    Teten protes karena dalam dua pekan terakhir mendampingi presiden, ia sama sekali tidak pernah diajak berdiskusi mengenai penunjukkan dirinya sebagai Kepala KSP.

    "Kemarin tanpa pemberitahuan saya dilantik, saya kaget. Saya bilang ke Presiden, Bapak gimana, kok saya enggak ditanya. Lalu Presiden jawab, ya sudah, itu kan tugas," kata Teten saat berpidato di acara serah terima jabatan Kepala KSP di Gedung Bina Graha, Kamis, 3 September 2015.

    Teten menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang jadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Teten mengatakan dalam dua pekan terakhir ia tak pernah absen mendampingi presiden. "Terakhir, sehari sebelum pelantikan saat ketemu IMF itu, saya terus mendampingi. Setelah itu sempat ngeteh, tapi tidak pernah ditanyakan atau dibahas. Enggak ada kode apa-apa," ujar Teten.

    Dalam memimpin Kantor Staf Presiden, Teten mengatakan akan melanjutkan program yang sudah dirintis oleh Luhut. Namun ia menegaskan tidak akan segan melakukan perubahan jika tidak ada yang sesuai. Teten juga mengajak seluruh deputi dan staf di KSP untuk bekerja maksimal sebagai lembaga yang mendukung tugas dan fungsi presiden.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.