TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membantah bergabungnya PAN ke koalisi partai penyokong pemerintahan Joko Widodo-JK berbuntut permintan kursi menteri di Kabinet Kerja. Zulkifli berdalih, PAN bergabung untuk memperkuat kondisi politik dan ekonomi dalam negeri, bukan politik praktis.
"Ini inisiatif kami. Bargaining-nya NKRI tidak ada politik praktis di situ," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 2 September 2015.
Mulai Rabu, 2 September 2015, PAN memilih meninggalkan Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan partai penyokong Jokowi. Zulkifli sengaja bertemu Presiden Jokowi di Istana untuk menyampaikan putusan itu. Sejak awal kepemimpinannya, Zulkifli memang terus menggaungkan niatnya untuk bergabung ke pemerintah.
"Situasi ekonomi melambat, dunia berat. Kami tak ingin ada lagi gaduh partai. Kami ingin bersatu mengatasi kesulitan demi NKRI," kata Zulkifli. Ia yakin, dengan kekuatan politik, kondisi perekonomian Indonesia akan membaik.
"Dengan begini sinyal kuat bagi investor bahwa pemerintah kuat, politik kuat. Sehingga tekanan rupiah berkurang, orang mau investasi di sini," kata Ketua Musyawarah Perwakilan Rakyat itu.
Namun, ketika ditanya apakah PAN akan siap menunjuk wakilnya untuk jabatan menteri di kabinet, Zulkifli tersenyum. "Tak usah andai-andai. Itu amanah, tapi itu urusan Presiden."
PUTRI ADITYOWATI
