PAN Keluar dari Koalisi, Golkar Tak Terpengaruh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Soesatyo. Tempo/ Dian Triyuli Handoko

    Bambang Soesatyo. Tempo/ Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Bambang Soesatyo mengaku belum tahu jika Partai Amanat Nasional (PAN) pindah haluan dengan bergabung ke koalisi propemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski begitu, Bambang tak menpersoalkan keputusan PAN yang meninggalkan koalisi kontra pemerintah alias Koalisi Merah Putih.

    "PAN bukan pengkhianat. Itu hak masing-masing partai politik sesuai kebijakan jangka panjang mereka," kata Bambang di Gedung DPR, Rabu, 2 September 2015.

    Bambang mengatakan partainya tak akan terpengaruh dengan keputusan PAN tersebut. Menurut dia, Golkar akan tetap berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang meski anggota koalisi kontra pemerintah berkurang. Selama ini, koalisi kontra pemerintah yang dimotori Golkar terdiri atas Partai Gerindra, Golkar dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical, Partai Keadilan Sejahtera, dan PAN.

    Partai Demokrat juga sering bergabung ke koalisi kontra pemerintah meski selalu mengklaim sebagai partai penyeimbang. "Jika kami tidak melakukan fungsi kontrol malah bahaya, akan banyak penyimpangan pemerintah," ujar Sekretaris Fraksi Golkar di DPR ini.

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah mengumumkan partainya bergabung dengan koalisi propemerintah. "Kalangan internal PAN sepakat untuk bergabung dengan pemerintah. Kalau sebelumnya mendukung, sekarang bergabung untuk menyukseskan seluruh program pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara," kata Zulkifli, saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka.

    Zulkifli mengatakan alasan PAN bergabung dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, khususnya di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil. "PAN menilai sudah saatnya seluruh stakeholder negeri ini bersatu untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik," katanya.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.