Penyerapan Anggaran Provinsi Bali Masih Rendah, Kenapa?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Denpasar - Penyerapan anggaran di Provinsi Bali, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masih rendah.

    Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Putu Astawa, hingga Juli 2015 baru mencapai 33,48 persen. “Meskipun naik dari Juni 23,76, masih di bawah target,” katanya pada Rapat Kerja Evaluasi Pembangunan Semester I Tahun 2015 di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Selasa, 1 September 2015.

    Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Panusunan Siregar, juga mengatakan penyerapan anggaran di Bali pada 2015 lebih lambat dibandingkan pada 2014.

    Panusunan menjelaskan, pada triwulan I 2014 sudah bisa mencapai 11,7 persen. Sedangkan triwulan I 2015, hanya 9,4 persen. “Akibat start awal yang kecil berpengaruh pada penyerapan anggaran pada triwulan II 2015, yang hanya 15,4 persen,” ujarnya, sembari menambahkan pada triwulan II 2014 lalu pada kisaran 20,3 persen.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, juga pemerintah kabupaten kota agar bergerak lebih cepat guna mengatasi masih kecilnya penyerapan anggaran.

    Pastika menyampaikan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo agar aparat pemerintah bekerja lebih keras. Pastika bisa memahami, kecilnya penyerapan anggaran bukan semata karena kinerja aparat pemerintah.

    Menurtu Pastika, pengaruh ekonomi global dan perbedaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran. “Aparat pemerintah ketakutan melaksanakan program karena seolah-olah ada kriminalisasi,” ucapnya.

    Pastika meminta bupati dan walikota lebih berani mengambil langkah terobosan yang inovatif dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Jangan stuck, harus lebih kreatif dan inovatif," tuturnya.

    Selain itu, bupati dan walikota juga diingatkan mengecek kembali Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda). Dari hasil kunjungan Pastika ke Kabupaten Badung, didapati ratusan Perbup yang belum diklarifikasi Pemerintah Provinsi Bali. "Dicek lagi itu agar legalitasnya kuat," ujarnya.

    ROFIQI HASAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.