Pansel Jamin Capim KPK Taat Pajak dan Tak Terkait Kriminal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pansel Pimpinan KPK, Destry Damayanti, memberikan keterangan pers di sela proses seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. Seleksi tahap III ini  meliputi uji kecerdasan, potensi kerja, penilaian kepribadian dan integritas. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Ketua Pansel Pimpinan KPK, Destry Damayanti, memberikan keterangan pers di sela proses seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. Seleksi tahap III ini meliputi uji kecerdasan, potensi kerja, penilaian kepribadian dan integritas. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, JakartaKetua Panitia Seleksi Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi Destry Damayanti menjamin delapan calon pemimpin KPK yang sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo tidak memiliki catatan kriminal. 

    "Paling tidak apa yang kami pilih itu adalah nama yang tidak ada catatan kriminalnya. Jadi jaminan kami adalah berdasarkan laporan atau catatan yang kami terima hingga kemarin," kata Destry di Istana Merdeka, Selasa, 1 September 2015. 

    Destry menegaskan, pemilihan delapan calon tersebut sudah didasari masukan dan informasi dari Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, BIN, lembaga swadaya masyarakat yang dikoordinasi ICW, dan Kementerian Keuangan. "Ini untuk melihat kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak, misalnya," katanya. Destry mengatakan pemilihan delapan calon ini didasarkan pada hasil wawancara, hasil kesehatan fisik dan jiwa, serta masukan dari lembaga-lembaga tersebut.

    Dari tiga faktor tersebut, kata Destry, tim pansel akhirnya memilih delapan nama itu dengan mengukur integritas, kompetensi, kepemimpinan, independensi, dan pengalaman kerja. "Semua itu kami gabung sehingga keluarlah 8 nama itu," katanya. 

    Rekomendasi delapan nama yang disampaikan kepada Presiden dibagi menjadi empat kategori. Pertama, kategori pencegahan, yang diisi Saut situmorang dan Surya Chandra. Kedua, kategori penindakan, yang diisi Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan. Selanjutnya kategori manajemen, yang diisi Agus Rahardjo dan Sujanarko. Terakhir, kategori supervisi dan pengawasan, yang diisi Johan Budi Sapto Pribowo dan Laode Muhammad Syarif. Rekomendasi diserahkan pagi tadi oleh seluruh anggota tim pansel di Istana Merdeka. 

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.