Untuk Apa DPR Bangun Klinik Berkapasitas 10 Ribu Orang?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kompleks Gedung MPR/DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kompleks Gedung MPR/DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Megaproyek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebentar lagi bakal menjadi kenyataan. Hari ini, 1 September 2015, DPR menggelar rapat paripurna membahas proposal pembangunan gedung baru yang dikamuflase menjadi proposal Rancangan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2015-2019.

    Dalam dokumen itu disebutkan beberapa fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas kedewanan. Salah satunya adalah klinik modern yang memenuhi standar tertentu di bidang medis, paramedis, dan administrasi.

    Klinik yang bakal dibangun di Kompleks Parlemen Senayan itu harus pula mampu melayani 10 ribu orang. Angka ini terdiri dari seluruh anggota DPR beserta keluarga, pegawai sekretariat jenderal beserta keluarga, tenaga ahli, dan staf administrasi.

    "Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga medis dan paramedis, antara lain fasilitas instalasi gawat darurat (IGD), rehabilitasi medis, radiodiagnostik, laboratorium, instalasi farmasi, dan dokter spesialis," demikian bunyi dokumen berjumlah 61 halaman itu.

    Walau tidak menyebutkan duit yang dibutuhkan untuk membangun klinik dan gedung baru, proposal itu menjelaskan kenapa proyek itu begitu penting. "Hal utama yang ingin dicapai dalam Renstra 2015-2019 adalah bagaimana DPR merencanakan program-program reformasi kedewanan guna memperkuat kelembagaan DPR sebagai penyeimbang pemerintah melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya."

    Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono mengatakan proyek gedung baru membutuhkan dana setidaknya Rp 2,7 triliun. Anggaran akan dialokasikan secara bertahap (multiyears) mulai 2016.

    Proyek itu sendiri terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.