Gunung Burangrang Kebakaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO.CO, Purwakarta - Kawasan hutan Gunung Burangrang yang berada di wilayah perbatasan Purwakarta-Subang dengan Kabupaten Bandung Barat mengalami kebakaran yang cukup hebat sejak Senin malam hingga Selasa dinihari, 31 Agustus-1 September 2015.

    Warga Desa Cihanjawar, Kecamatan Bojong, yang letaknya persis berada di kaki Gunung Burangrang, Endang, mengaku awalnya hanya melihat jilatan api yang tak begitu besar. Tapi kemudian lidah api terus membakar ke seluruh area hutan.

    "Sepanjang Senin hingga Selasa dinihari, luas hutan yang terbakar mungkin sudah mencapai sekitar 5 hektare," katanya.

    Sejauh ini, tampaknya belum ada upaya sungguh-sungguh untuk memadamkan api di pegunungan yang biasa dipakai latihan para pendaki gunung dari kelompok pecinta alam Wanadri tersebut.

    "Kami baru melihat petugas pemadam kebakaran dan tim SAR dari Purwakarta yang sudah berada di lokasi kaki gunung tersebut," ujar Endang. Ia dan warga lain tak kuasa memadamkan api karena kebakaran sudah meluas dan medannya sulit dijangkau.

    Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku tak berdaya atas kejadian kebakaran di Gunung Burangrang. "Sebab, mobil pemadam kebakaran tak bisa menjangkaunya," tuturnya.

    Namun, mulai Selasa pagi ini, Dedi berjanji akan mengerahkan warga di lima desa yang berada di kaki Gunung Burangrang serta dibantu personel TNI dan kepolisian untuk memadamkan api secara manual. "Dengan cara keroyokan," katanya.

    Dedi juga mengaku telah mengontak Kementerian Perhutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat melalui cuitan di Twitter untuk bersama-sama memadamkan kebakaran di gunung yang dikenal masih perawan dan memiliki panorama indah itu.

    "Sebab, kewenangan dan pengadaan teritorialnya berada pada dua institusi itu," ujar Dedi.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.