TNI Vs Polri di Polewali Mandar: Siapa yang Picu Keributan?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. tribune.com.pk

    Ilustrasi. tribune.com.pk

    TEMPO.CO, Makassar - Tim Markas Besar Kepolisian RI dan TNI Angkatan Darat turun tangan menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan Prajurit Dua Yuliadi, 21 tahun, di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tim Mabes Polri menerjunkan sejumlah personel dari satuan intelijen, profesi dan pengamanan, serta pengamanan internal. Adapun Tim Markas TNI AD mengerahkan personel dari satuan intelijen.

    Juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan tim Mabes Polri akan membantu pihaknya menginvestigasi kasus penembakan maut itu. "Penyelidikan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda dan tim dari Mabes Polri," kata Barung, Senin, 31 Agustus 2015.

    Pengusutan kasus penembakan itu, Barung menegaskan, dilakukan secara profesional dan transparan. Karena korbannya merupakan anggota TNI, pihaknya juga akan melibatkan polisi militer. Namun apa pun hasil investigasi nanti, ia mengakui, hanya bisa diekspose oleh pimpinan. "Penanganannya dilakukan kedua belah pihak," ucap dia.

    Kasus penembakan itu bermula dari pertengkaran yang melibatkan anggota patroli bermotor Polres Polman dengan anggota Kodim 1401/Majene, Prajurit Kepala Laksmono. Laksmono bersama temannya sedang menonton balapan road race. Karena memasuki lintasan balapan, Laksmono pun ditegur dan didorong oleh anggota polisi itu.

    Saat anggota TNI itu menyampaikan ke anggota Patmor Polres Polman bahwa dirinya merupakan anggota TNI, Laksmono malah dikeroyok. Perkelahian pun tidak terhindarkan. Beruntung, kepala polres dan kodim langsung ke TKP dan melerai perkelahian. Kedua belah pihak yang bertikai pun langsung didamaikan.

    Berselang dua jam kemudian, tiba-tiba terdengar letusan di areal sirkuit, tapi bukan di lokasi pertama. Saat dilakukan pemeriksaan, anggota Kompi B Batalyon Infanteri 721/Makkasau, Prajurit Dua Yuliadi sudah ditemukan bersimbah darah dengan luka tembak pada bagian perut sebelah kiri. Yuliadi sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong.

    Panglima Komando Daerah Militer VII/Wirabuana Mayor Jenderal TNI Bachtiar mengatakan pemicu penembakan terhadap anak buahnya diduga karena kesalahpahaman. Bermula dari insiden pertama yang dinyatakan sudah damai, ternyata ada sekelompok prajurit yang tidak terima dan mendatangi anggota patroli bermotor itu. Jumlahnya sekitar sepuluh orang, termasuk Yuliadi yang menjadi korban.

    Bachtiar mengatakan kehadiran sepuluh prajurit TNI itu memicu keributan baru. Puluhan anggota kepolisian terlibat adu mulut dan perkelahian dengan prajurit TNI.

    Tidak berselang lama, terdengar empat kali suara letusan senjata api. Satu tembakan di antaranya ternyata mengenai perut sebelah kiri Yuliadi yang membuatnya meninggal. "Dalam insiden itu, prajurit TNI tidak ada yang bersenjata," katanya.

    Guna mengungkap kasus penembakan maut, Bachtiar mengatakan pengusutan kasus akan dilakukan tim investigasi TNI-Polri. Dari Markas TNI AD akan diterjunkan langsung personel dari Pusat Intelijen AD.

    Sebelum kasus penembakan Yuliadi, insiden antara personel TNI-Polri terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Bermula dari penganiayaan yang menewaskan Brigadir Irvanudin, anggota Polres Gowa di pos polisi Samata, 2 Juli. Berselang sepuluh hari, giliran anggota Prajurit TNI Prajurit Satu Aspin yang ditikam hingga tewas oleh oknum anggota Kepolisian.

    Bachtiar mengatakan dalam kasus itu, tim investigasi TNI-Polri telah berhasil mengungkap para pelakunya yang tidak dibantahnya merupakan anggota kedua institusi. Hingga kini pengusutan kasus itu masih berjalan dan dalam proses perampungan berkas. Kasus itu secara utuh akan dieksposenya bila mendapatkan restu dari pimpinan di pusat.

    TRI YARI KURNIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.