JK Minta Kasus Bentrok TNI-Polri di Polewali Mandar Diusut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setiap Kali Anggota TNI dan Polri Bentrok, Foto Ini Selalu Muncul. Yusuf Wahil

    Setiap Kali Anggota TNI dan Polri Bentrok, Foto Ini Selalu Muncul. Yusuf Wahil

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan insiden di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang menewaskan Prajurit Dua Yuliadi karena adanya kesalahpahaman antara anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut dia, kejadian seperti itu sering terjadi di daerah lain.

    "Ya, ini di banyak tempat terjadi, khususnya karena salah paham. Biasanya, salah satu pihak menggunakan gaya preman, kadang-kadang tersinggung," ucap Kalla di kantornya, Senin, 31 Agustus 2015. "Nah, itu kejadian kemarin karena ketika polisinya ditertibkan ternyata ada tentara. Mungkin mereka tidak tahu, tapi kalau tak tahu juga kenapa cepat menembak."

    Kalla meminta anggota TNI dan Polri tidak cepat emosi. Sebab, menurut JK, kejadian seperti ini sering terjadi dan membuat citra kedua institusi akan terus tercoreng. Dia juga meminta institusi berwajib segera mengusut dan menghukum pelaku. Tujuannya, memberikan efek jera, agar kejadian tersebut tidak terulang di daerah lain. "Ini bukan karena kesenjangan sosial saja, tapi emosi," ujarnya.

    Insiden bentrokan itu bermula pada acara balapan sepeda motor di Sirkuit Permanen Sport Centre. Anggota TNI bernama Prajurit Kepala Laksmono ditegur polisi karena melewati batas arena. Tak terima ditegur, mereka berkelahi hingga dilerai masing-masing komandan.

    Selang dua jam, tembakan meletus di lokasi yang berbeda dari tempat perkelahian tapi masih di sekitar arena balap sepeda motor tersebut. Saat diperiksa, Prajurit Dua Yuliadi sudah tergeletak dengan luka tembak di perut sebelah kiri. Dia tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit.

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.