TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap melakukan operasi tangkap tangan jika ada pihak yang terlibat politik uang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berintegritas.
"KPK siap melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tergantung informasinya," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam acara "Peluncuran dan Talkshow Program Pilkada Berintegrasi 2015" di kantornya, Senin, 31 Agustus 2015.
Adnan menyatakan pilkada serentak rentan politik uang. Politik uang tidak hanya dalam bentuk pemberian uang tunai, tapi juga pemberian barang atau hadiah. Karena itu, KPK akan terus bersiaga. "Kami akan menangkap pihak-pihak yang memang melakukan transaksi dalam pilkada ini," ujarnya.
Pihak yang akan menjadi target OTT adalah pelaku pasif. Para petahana yang bertarung juga akan menjadi perhatian khusus KPK. "Laporan berfokus pada incumbent (petahana)," katanya.
Adnan mengimbau masyarakat agar melapor ke KPK jika mengetahui ada dugaan politik uang selama masa pilkada. KPK siap mengusut kasus politik uang di seluruh Indonesia. "Kami berharap masyarakat menyampaikan informasi yang akurat," ucapnya.
KPK akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pilkada yang bersih dan jujur. Adnan berharap pencanangan Pilkada Berintegritas 2015 yang dihadari perwakilan KPU, KPUD, dan Bawaslu bukan seremonial belaka. "Tadi kan banyak pembicara, semoga jangan ngomong saja," ujar Adnan.
Sebanyak 269 daerah akan melaksanakan pilkada, 260 di antaranya pemilihan bupati/wali kota dan sembilan lainnya untuk pemilihan gubernur.
NIBRAS NADA NAILUFAR
