Omah Munir Bikin Modul HAM, Diterapkan di SMP Tempat Munir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Skripsi yang ditulis aktivis HAM, Munir Said Thalib, di Omah Munir, Batu, Jawa Timur, 7 September 2014.  TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Skripsi yang ditulis aktivis HAM, Munir Said Thalib, di Omah Munir, Batu, Jawa Timur, 7 September 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO , Batu: Omah Munir menyusun modul pembelajaran pendidikan hak asasi manusia (HAM) untuk pelajar setara Sekolah Menengah Pertama (SMP). Modul tersebut berisi pemahaman dasar tentang HAM dan aneka permainan tentang HAM.

    "Buku ini bisa dipergunakan secara nasional," ujar Direktur Omah Munir, Salma Safitri, Senin 31 Agustus 2015.

    Modul tersebut telah diterapkan di SMP Negeri 1 Batu. Sekolah tersebut merupakan sekolah pejuang HAM, Munir Said Thalib.

    Omah Munir, katanya, membuat pengayaan mengenai isu HAM dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Modul setebal 28 halaman tersebut disusun oleh akademisi, aktivis HAM, dan pakar pendidikan selama enam bulan.

    Modul tersebut terbagi dalam empat bab, yakni pengenalan HAM, Pancasila dan UUD 1945, HAM di Indonesia, dan pemahaman HAM di sekitar kita. Modul tersebut mengacu kurikulum pendidikan 2013, dengan metode pembelajaran yang menyenangkan.

    Modul tersebut dilengkapi alat peraga pembelajaran dan perjalanan HAM di dunia. Persoalan HAM, katanya, digambarkan secara luas. Modul tersebut, katanya, merupakan mengayaan bukan menggantikan modul dan buku yang sudah ada.

    Kepala SMP Negeri 1 Batu, Bambang Irawan menjelaskan modul tersebut digunakan oleh sebanyak 180 siswa kelas 8. Modul tersebut akan diterapkan disela pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. "Modul ini bagus untuk mengenalkan HAM sejak dini," ujarnya.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.