Banyak Politikus Jadi Pengurus PBNU, PPP Protes!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa (kiri) dan Sekjen PPP M Romahurmuzy (kanan) menunjukkan nomor sembilan saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

    Wakil Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa (kiri) dan Sekjen PPP M Romahurmuzy (kanan) menunjukkan nomor sembilan saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

    TEMPO.CO, Semarang - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi muktamar Surabaya, Romahurmuzy, Senin siang 31 Agustus 2015 bertandang ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Jalan Dr. Cipto Semarang.

    Kedatangan Romy-panggilan akrab Romahurmuzy-untuk membahas ihwal kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang didominasi kader pengurus partai politik tertentu. “Ada parpolisasi di PBNU saat ini. Ini membahayakan NU di masa mendatang,” kata Romahurmuzy.

    Romy datang dengan didampingi beberapa pengurus pusat PPP, seperti Mahmud Yunus dan para pengurus PPP Jawa Tengah seperti Masruchan Samsuri, Abdul Syukur. Jajaran PPP diterima beberapa pengurus NU Jawa Tengah, seperti Abu Hapsin (Ketua), Arja’ Imroni (sekretaris) dan lain-lain. 

    Romy menilai banyak yang kecewa akibat pelaksanaan muktamar NU di Jombang beberapa waktu lalu. Mulai polemik sistem pemilihan ahlul hal wal aqdi hingga susunan kepengurusan yang terlalu didominasi satu kekuatan partai politik Seharusnya, NU memegang prinsip-prinsip khittah, dimana NU harus jauh dari politik praktis dan berdiri di semua partai politik.

    Karena kepengurusan PBNU saat ini didominasi kekuatan partai tertentu maka menurut Romi hal itu tak mencerminkan khittah NU.  Romy khawatir parpolisasi di PBNU akan mengurangi daya aktif pengurus, terutama para aktivis partai yang tersebar di partai-partai lain.

    Romy mengaku PPP meletakan NU diatas segala-galanya. NU fungsinya merekatkan bukan penyekatan. “Karena telah terjadi parpolisasi maka potensi penyekatan akan muncul,” kata Romy.

    Sejumlah kader NU yang pernah berkiprah di partai politik dan masuk dalam struktur PBNU periode 2015-2020 diantaranya politikus Partai Golkar seperti Slamet Effendy Yusuf dan Nusron Wahid. Slamet didaulat menjadi Wakil Ketua Umum PBNU periode 2015-2020. Sebelumnya, Slamet juga jadi salah satu Ketua PBNU periode 2010-2015.

    Sedangkan Nusron, yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipercaya sebagai salah satu Ketua PBNU periode 2015-2020. Begitu juga Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang pernah berkiprah di PDI Perjuangan dan PKB juga didaulat jadi salah satu Ketua PBNU periode 2015-2020.

    Sedangkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam struktur PBNU periode 2015-2020 seperti Helmy Faishal Zaini yang dipercaya sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) PBNU. Setelah masuk dalam struktur PBNU, Helmy mundur dari jabatan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) namun tetap menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKB. Secara kekerabatan, Helmy sangat dekat dengan Said karena masih besan Said.

    ROFIUDDIN

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.